Berita

Foto/Net

Hukum

Pangonal Ditangkap KPK, Bupati Labusel Dan Labura Jangan Senyum-senyum Dulu

RABU, 18 JULI 2018 | 10:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyasar Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Pangonal Harahap mendapat apresiasi dari mahasiswa Labuhanbatu Raya di Jakarta.

Pangonal bersama empat orang ditangkap tim KPK pada Selasa malam (17/7) di dua tempat berbeda. Pangonal dan satu orang dicokok di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, sementara sisanya diamankan di Labuhanbatu.

Ketua Umum Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) Raya Jakarta A. Mukhlis Harahap mengaku, tidak terlalu heran dengan OTT yang dilakukan KPK di Labuhanbatu.


Pasalnya, praktik yang berbau KKN sudah menjadi rahasia umum di Labuhanbatu termasuk di dua daerah pemekerannya yaitu Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura).

"Jangankan pembangunan insfratruktur, tenaga honor pun diproyekkan di tiga kabupaten ini," ujarnya kepada redaksi, Rabu (18/7).

Untuk itu, KPK diminta mengusut tuntas kasus yang menyeret Pangonal yaitu dugaan suap terkait proyek pengadaan di Dinas PUPR Labuhanbatu.

"Usut kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dan jadikan ini menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan kasus-kasus lain, seperti jual beli jabatan dan fee penerimaan honor pegawai," tutur Mukhlis.

Dan kepada Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung dan Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus diminta jangan berbangga dulu lantaran tidak tersentuh KPK.

"Jadi jangan senyum-senyum dulu. Saya berharap mudah-mudahan kasus yang menjerat Pangonal ini menjadi pembelajaran berharga buat Labuhanbatu Raya. Sekarang, tinggalkan KKN, benahi birokrasi, dan perhatikan kesejahteraan masyarakat banyak," jelas Mukhlis yang juga mahasiswa UIN Jakarta. [wah]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya