. Meski memiliki hubungan istimewa dengan petahana Presiden Joko Widodo, bukan berarti jalan Moeldoko akan mulus menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019.
"Walaupun Moeldoko punya sejumlah kelebihan, tetapi peluang mantan Panglima TNI itu untuk menjadi cawapres Jokowi masih mendapat ganjalan dari sejumlah partai koalisi," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin kepada redaksi, Rabu (18/7).
Baca: Moeldoko Punya Hubungan Istimewa Dengan Jokowi
Menurut Said Salahuddin, hal itu disebabkan karena selain masih memperjuangkan kadernya sendiri sebagai pendamping Jokowi, sebagian parpol mencurigai Moeldoko belum bebas dari kepentingan politik Partai Hanura.
Walaupun sudah menyatakan mundur dari posisi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura belum lama ini, tetapi langkah Moeldoko itu dipandang hanya taktik untuk memberi kesan bahwa seolah-olah dia sudah tidak lagi partisan, dalam pengertian menjadi anggota parpol tertentu.
"Parpol yang curiga tentu tidak rela jika 'orang Hanura' yang dapat posisi cawapres. Sebab, dalam Pemilu serentak, parpol yang mampu mendudukan kadernya sebagai capres atau cawapres, akan memperoleh manfaat elektoral untuk memperbanyak kursi DPR," terangnya.
Jelas Said Salahuddin, dari bisik-bisik elit parpol juga muncul kekhawatiran, jika Moeldoko yang jadi cawapres, pada tingkat tertentu Partai Demokrat bisa ikut diuntungkan. Sebab Moeldoko memiliki hubungan baik dengan SBY.
Dulu Moeldoko ditunjuk sebagai Panglima TNI oleh SBY dan bahkan dianggap sebagai loyalis SBY, sebelum akhirnya beralih ke penguasa baru, yaitu Jokowi.
"Sehingga kekhawatiran lanjutannya adalah, jika Moeldoko yang dipilih sebagai cawapres Jokowi, dan menang di Pilpres, misalnya, maka ketika berkuasa nanti bisa saja Moeldoko akan membalas budi SBY dengan memberi ruang kepada Demokrat untuk berperan dalam pemerintahan," tutup Said Salahuddin.
[rus]
