DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak bertanya terkait kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup Jalan Jati Baru, Pasar Tanah Abang untuk dijadikan lahan berjualan para pedagang.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai kebijakan tersebut justru membuat keadaan pasar Tanah Abang semakin runyam dan menambah kemacetan.
"Permasalahan Tanah Abang sampai hari (belum selesai)," sesalnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/7).
Prasetyo mengaku seringkali mengingatkan Anies secara langsung mengenai kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi.
Tapi saran yang diberikan tidak dijalankan Anies. Terlebi Agustus nanti DKI menjadi tuan rumah hajatan besar, pesta Asian Games 2018
"Sebetulnya dari sekarang ini harus disosialisasi, dan mereka tamu-tamu negara itu kan juga pasti datang ke Tanah Abang. Apa sih isinya Tanah Abang. Karena bukan apa-apa, Presiden Jokowi selalu tamu negara dibawa kesitu," jelasnya.
Hak bertanya juga digunakan untuk program KJP Plus. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku selalu mendapatkan laporan dari masyarakat yang dipersulit terkait oleh program itu.
Berikutnya DPRD juga ingin menannyakan kelanjutan program DP nol persen yang hingga kini belum ada kejelasannya.
"Ini juga kita sikapi, terus mengenai DP Nol Persen sampai hari ini juga ga (ada) ini," kata Prasetyo.
Prasetyo meminta semua pihak untuk tidak salah menyimpulkan bahwa penggunaan hak itu upaya pemakzulan Anies-Sandi. Kritikan itu ditegaskannya hanya untuk menjalankan fungsi pengawasan.
"Kita ngomong dengan Pak Anies, dan saya bilang dengan Fraksi PDIP, kita mengritisi boleh, tapi jangan meng-empeach Pak Anies dan Pak Sandi. Dia dipilih oleh masyarakat itu 58 persen. Ya kita jaga, jangan sampai kejadian seperti Pak Ahok kembali terjadi lagi. Kita ingin kerjasama antara eksekutif dan legislatif baik," pungkasnya.
[nes]
