Berita

Fuad Bawazier/Net

Politik

Fuad Bawazier: Divestasi Freeport Hanya Deklarasi Politik

SABTU, 14 JULI 2018 | 11:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen bukan sebuah prestasi.

"Seingat saya atas kontrak karya tambang Freeport yang akan berakhir 2021 itu baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir, berarti mulai tahun 2019 atau pemerintahan yang akan datang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7).

"Tetapi yang lebih penting lagi, kalau pemerintah untuk bisa punya saham 51 persen di PTFI harus beli, itu bukan prestasi sebab ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya tahun 2021 izin penambangannya akan habis," sambung Fuad.


Lagi pula, selain Pemerintah Indonesia tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham PTFI.

Jadi, tegas Fuad, pemerintah seharusnya bisa dan berhak memiliki saham 51 persen itu pada tahun 2021 atau setelah itu tanpa harus membeli sekarang.

"Pemerintah seharusnya sabar dan tenang-tenang saja. Dari pada pontang panting cari utangan segala untuk bayar saham Freeport," imbuhnya.

Fuad menambahkan, bagi yang mengerti bisnis dan hukum, Head of Agreement (HoA) divestasi 51 persen saham Freeport sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

"Tapi rupanya pemerintah perlu pencitraan untuk mendongkrak Jokowi di tahun politik ini makanya mengangkat "prestasi kosong" atau menyesatkan. Yo wis, ngono yo ngono ning ojo ngono. Bisa kualat!. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya