. Kabar bebas mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sontak terdengar begitu juga dengan desas-desus jabatan publik apa yang akan diembannya kelak turut heboh diperbincangkan.
Sebagai mantan politisi, terpidana kasus penodaan agama itu tidak mungkin menolak jabatan politik apapun yang ditawarkan.
Begitulah yang disampaikan oleh pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin ketika dimintai pendapat terkait hal tersebut.
"Pasti mau. Ahok itu kan politisi. Jika diberi jabatan politik pasti mau. Siapapun politisi, yang bermasalah atau tidak jika diberi jabatan politik pasti akan diambil," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/7).
Di lain sisi, dia juga meragukan posisi cawapres yang mungkin ditawarkan kepada Ahok mengingat waktu yang mepet dan kekisruhan yang mungkin saja muncul di masyarakat.
"Untuk cawapres berat, dan untuk jabatan menteri pun tergantung siapa yang terpilih menjadi presiden nanti di 2019. Tapi itu hak Ahok untuk berpolitik lagi atau tidak," imbuhnya.
"Namun menurut pandangan saya, lebih baik Ahok tidak diberi jabatan dulu," tambah Ujang Komarudin.
Menurutnya, jabatan Duta Besar RI di Luar Negeri adalah jabatan yang tepat untuk Ahok demi mencegah munculnya kontroversi politik lainnya.
"Kalau pun mau diberi jabatan, Dubes itu sepertinya cocok untuk sementara waktu ini, karena berada di luar negeri. Untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri, karena jika masih di dalam negeri masih akan memunculkan kontroversi," paparnya.
Ditanya negara mana yang cocok untuk Ahok sebagai Dubes, menurutnya Tiongkok dan Rusia adalah yang paling tepat.
"Negara Tiongkok dan Rusia cocok," pungkas Ujang Komarudin.
[rus]
