Berita

Foto/Net

Nusantara

Reforma Agraria Makin Nggak Jelas Saja

Setelah 20 Tahun Reformasi
KAMIS, 12 JULI 2018 | 09:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perjuangan mewujudkan reforma agraria dan kedaul­atan pangan masih panjang. Penguatan gerakan rakyat hingga munculnya sejumlah regu­lasi, dinilai belum cukup untuk mensejahterakan rakyat, khusus­nya petani.

Hal ini diingatkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, dalam peringatan ulang tahunnya ke-20 SPI 8 Juli lalu. Bersama gerakan rakyat lainnya, aku Henry, pihaknya telah mendorong perjuangan reforma agrarian dan kedaulatan pangan menjadi program prioritas pemerintah.

Sejauh ini, SPI berhasil mem­perjuangkan, mendistribusikan dan mempertahankan tanah per­tanian kepada para anggotanya. Juga mencetak kader-kader agroekologi, dan mempraktek­kan pertanian agroekologi di berbagai wilayah anggota SPI.


"SPI bersama gerakan rakyat lainnya juga berhasil mendorong pengesahan sejumlah undang-undang," kata Henry.

Selama 20 tahun terakhir, SPI menjadi organisasi perjuangan yang terdepan dalam melawan neoliberalisme. SPI menentang kehadiran rezim perdagangan bebas di bawah World Trade Organization (WTO), dan per­janjian-perjanjian perdagangan regional lainnya yang memak­sakan perdagangan bebas di dunia.

"Pertemuan tahunan World Bank di Bali pada 10 – 12 Oktober 2018 mendatang, lebih baik tidak usah dilaksanakan. Karena akan membuat Indonesia se­makin terjerat genggaman World Bank dan IMF," imbuhnya.

Henry menilai, belum ber­hasilnya Indonesia menjalankan reforma agraria dan kedaulatan pangan, disebabkan tekanan negara-negara industri, lembaga-lembaga keuangan internasional, serta persekongkolan korporasi-korporasi dunia.

"Demikian juga dengan tidak terselesaikannya konflik-konflik agraria, dan terjadinya peram­pasan-perampasan tanah rakyat dan kriminilisasi pejuang petani akhir-akhir ini," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berpesan, di era modern seka­rang petani harus terorganisasi layaknya korporasi. "Saya selalu menyampaikan, petani jangan jalan sendiri-sendiri. Buatlah kelompok tani, gabungan kel­ompok tani," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk men­jadi kekuatan besar, kelompok petani harus lebih besar lagi. Kelompok besar gabungan kel­ompok tani seperti itu namanya korporasi petani. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya