Berita

Nusantara

Babel Butuh Platform Bersama Sebelum Perda Zonasi Diketok

KAMIS, 12 JULI 2018 | 09:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus memanfaatkan momentum pengesahan perda zonasi yang tersendat untuk membuat komitmen bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Mantan Ketua Dewan Nasional Walhi Nur Kholis mendorong agar pemprov segera membuat platform bersama sehingga masyarakat dan negara tidak dirugikan.

“Platform bersama ini harus sekarang, jangan nanti! Kalau sudah jalan tapi platform belum ada, akan repot nantinya. Setelah platformnya ada, baru di situ ada penegakan hukum,” tutur mantan Komnas HAM itu, Kamis (12/7).


Pemprov hingga saat ini enggan mengesahkan Perda Zonasi Bangka Belitung, dengan alasan ada pasal tambang laut di zonasi 0 hingga 2 mil perairan Belitung Timur yang dihapus dari draf raperda. Di sisi lain, ada perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin usaha penambangan (IUP) di zonasi laut tersebut.  

Sementara itu Gubernur Bangka Belitung  Erzaldi Rosman menjelaskan bahwa wilayah 0 hingga 2 mil laut merupakan milik PT Timah. Namun dalam draf Perda Zonasi, wilayah 0-2 mil itu dihapus sehingga Erzaldi merasa berada dalam dilema.

“Ya ngga bisa lah! Memang PT Timah ngga nyumbang pada negara? Siapa yang mau mengganti pendapatan daerah? PT Timah kasih untung ke negara Rp1 triliun per tahun, itu belum dari pajak, investasi, dan karyawan,” jelasnya.

“Masalahnya di sini bukan soal cabut mencabut, tapi strict pada aturan. Tegas!” tutup Erzaldi. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya