Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan punya masalah serius yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.
"Bayangkan, DJP setengah mati untuk mendapatkan akses informasi KTP-el, dan NIK. Mana supporting system oleh negara. DJP tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak," tegas Misbakhun saat berbicara dalam Seminar bertema ‘Meningkatkan Kesadaran Pajak' di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (11/07).
DJP seharusnya menjadi lembaga yang paling kuat dengan memiliki big data, yang berisi nama, alamat, nomor telepon, KTP, KK, penghasilan dan sebagainya. Tapi disayangkan Misbakhun hal itu belum sepenuhnya terwujud.
"Sekarang DJP menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?" ucapnya.
Berkaca dari Warga Denmark yang rela menyerahkan 65 pesen dari penghasilan mereka kepada negara, Misbakhun mengajak peserta seminar yang sebagian besar kalangan mahasiswa untuk lebih sadar akan pajak.
Menurutnya, memperkuat DJP merupakan ikhtiar penting untuk membuat Indonesia makin kuat.
"Kalau Anda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sadar bahwa kedaulatan negara ini diraih dengan perjuangan, maka kita juga akan berjuang bagaimana membuat negara ini berdaulat dengan membayar pajak. Negara ini tidak akan terhormat kalau Anda masih berutang. DJP kuat, negara kuat, Indonesia berdaulat," tukas Misbakhun.
[ian]
