Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pilkada Bersih (FPB) mendesak Bawaslu memeriksa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bogor.
Permintaan itu lantaran pihaknya menduga KPU Bogor maupun Panwaslu Bogor tidak netral, sebab terdapat penambahan jumlah pemilih Tambahan (DPTb) di 40 kecamatan di Bogor.
Dalam menyalurkan aspirasinya mereka mengelar demonstrasi di depan gedung Bawaslu, di Jalan MH Thamrin dan KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (9/7).
Dalam keterangan yang dibagikan oleh massa FPB, mereka menduga ada permainan dalam DPTb. Berdasarkan kesepakatan dan penetapan resmi KPU, DPTb hanya ada di 13 kecamatan. Akibatnya suara pemilih menggelembung menjadi 70 ribuan.
Selain itu, data perolehan suara di 27 kecamatan telah diubah di luar rapat resmi penghitungan suara atau rapat pleno. Di sisi lain Panwaslu tidak mengambil langkah dan tindakan apapun terkait masalah tersebut.
"Kasus DPTb ini diakui sendiri oleh KPU dan ini merugikan semua pasangan calon, makanya saksi pasangan calon nomor 3, 4, dan 5 melakukan protes," ujar korlap aksi FPB Reza.
Reza juga mengungkapkan, ketidakberesan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bogor terjadi sejak paslon ditetapkan hingga usai pencoblosan.
Termasuk oknum ASN dan Kepala Desa yang berpihak kepada salah satu paslon. Belum lagi politik uang selama Pilkada bertebaran di mana-mana.
"Kami memiliki bukti-buktinya, baik bentuk foto, video, dan kesaksian masyarakat. Akan tetapi anehnya, Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai berbagai pelanggaran tersebut. Ada apa ini," ujarnya.
Reza menambahkan atas peristiwa tersebut masyarakat Bogor merasa didzolimi, untuk itu jugalah pihaknya mendesak Bawaslu maupun KPU mengambil sikap tegas atas sejumlah perisiwa di Pilkada Bogor.
Sementara itu, saat menerima perwakilan massa aksi, Alul selaku Staf Temuan Pusat Pelaporan Pelanggaran Bawaslu, menegaskan, Bawaslu akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan mahasiswa mengenai adanya dugaan kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Bogor.
Alul juga mengemukakan, kasus dugaan menggelembungnya DPTb di Pilkada Kabupaten Bogor menjadi perhatian khusus Bawaslu. Sebab, selama ini baru ditemuka di Kabupaten Bogor.
"Sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, batas waktu penyampaian laporan ke Panwaslu 7 hari setelah ditemukan perkara, yakni sejak tanggal 6 Juli 2018. Jadi pelaporan dalam kasus Pilkada Kabupaten Bogor ini belum kadaluarsa. Bawaslu akan memastikan ke Panwaslu Kabupaten Bogor mengenai pelaporan masyarakat ini," ujarnya.
[nes]
