Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta pertolongannya untuk mengangkat bangkai Kapal Motor (KM) Sinar Bangun dan ratusan jenazah para penumpangnya yang ikut tenggelam di Danau Toba.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang (GMKI) Jakarta, Agung Tamtam Sanjaya Butar-butar atas nama masyarakat Sumatera Utara mengharap melalui aksi damai ini pemerintah Indonesia terketuk hatinya.
"Padahal sudah ditemukan lokasi dan keberadaan bangkai Kapal Motor Sinar Bangun dan jenazah di dasar Danau Toba, di kedalaman 450 meter, pemerintah kita malah menghentikan pengangkatan. Karena itu, kami memohon agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pihak-pihak yang mampu untuk turun yangan menangani penderitaan masyarakat ini," tutur Sanjaya Butar-butar dalam keterangannya yang diterima redaksi, pagi ini (Jumat, 6/7).
Dalam aksi damai yang digelar di depan Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman itu, GMKI Jakarta juga menyuarakan agar Presiden Joko Widodo segera menyurati PBB.
"Kami mengetuk hati Pak Presiden Jokowi untuk segera bersurat kepada PBB, untuk meminta bantuan agar bangkai kapal motor dan jenazah yang masih dibiarkan tenggelam di dasar Danau Toba itu bisa diangkat," jelasnya.
Tamtam menyampaikan, dalam seruan dan juga permohonan mereka yang dikirimkan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta, diminta juga Danau Toba sebagai warisan dunia yang didorong masuk ke Badan PBB United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) itu, sangat butuh pertolongan negara-negara di dunia, yang memiliki teknologi dan kemampuan menyelam hingga kedalaman 450 meter, sehingga bisa mengangkat jenazah dan bangkai KM Sinar Bangun.
Dia mengingatkan, pada 18 Januari 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah meresmikan Pusat Informasi Geopark Nasional Kaldera Danau Toba di Parapat, Sumatera Utara. Saat itu, Jonan berharap agar geo center ini dapat berkembang menjadi berstandar nasional nantinya.
"Pernyataan pemerintah yang telah menyerah untuk mengangkat bangkai KM Sinar Bangun dan jenazah, membuat masyarakat gamang. Oleh karena itu, kami berharap PBB mau dan mampu untuk membantu Indonesia untuk turun ke Danau Toba," ujar Tamtam.
Sementara itu, koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kristopel Manurung menegaskan, mereka menolak penghentian pencarian dan pengangkatan bangkai KM Sinar Bangun.
"Tolong lanjutkan pencarian dan pengangkatan bangkai Kapal Motor Sinar Bangun dan jenazah. Itu sesuai perintah undang-undang loh," tuturnya.
"Ini juga harus menjadi evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam jasa angkutan air di Indonesia," imbuh Kristopel.
Menurut dia, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk pemerintah pusat dibubarkan saja karena tidak berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. "Tinjau ulang kewenangan BPODT," pungkas Kristofel.
Pencarian korban kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba, resmi dihentikan Selasa (3/7) lalu. Pihak otoritas mengatakan hal ini disepakati setelah diskusi yang "intens" dengan keluarga korban. Akhir dari upaya pencarian diiringi dengan doa, tabur bunga di Danau Toba dan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan monumen korban KM Sinar Bangun.
[wid]
