Dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada daerah-daerah penyangga ibukota dirasa masih kurang.
Dijelaskan Gubernur Banten Wahidin Halim, Pemprov DKI Jakarta selama ini memang memberi bantuan keuangan kepada daerah-daerah penyangga, melalui pemda masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana umum.
Kerjasama yang dimaksud adalah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), dan Provinsi Banten masuk di dalamnya.
“Ada sih anggaran lewat BKSP Jabodetabekpunjur, tapi masih kecil. Kami minta dukungannya. Kemarin baru terbatas Rp 100 miliar kan seluruhnya untuk tiga kota," kata Wahidin dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/7).
Sejak 2010, Pemprov DKI secara terus-menerus memberikan hibah untuk penanganan banjir di beberapa kabupaten, kota/kotamadya di daerah sekitar Jakarta melalui BKSP Jabodetabekpunjur. Dana hibah digunakan dalam bidang pendidikan, kebersihan, kesehatan, pengendalian banjir, penyamarataan tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur, dan pengelolaan sampah.
Dikatakan Wahidin bahwa hampir setiap terjadi hujan besar, daerah pinggiran Tangerang seperti Ciledug kerap terjadi banjir. Hal ini disebabkan karena banyaknya permukiman warga yang bekerja di Jakarta, tinggal di daerah tersebut.
"Kalau dilihat dari beban daerah cukup berat kan karena manusianya kan tinggalnya di Tangerang. Kerjanya di Jakarta, beban berat. Transportasi kan juga di Tangerang, Tangerang kan banjir juga gara-gara daerah tempat orang tinggal. Jadinya kawasan yang tadinya tidak boleh dibangun, jadi dibangun rumah," tutupnya.
Atas alasan itu, mantan walikota Tangerang itu mengimbau agar penanganan banjir perlu diakomodasi dengan dana yang lebih.
“Hal ini akan digunakan untuk biaya normalisasi sungai dan pembangunan danau untuk daerah penyerap air,†tukasnya.
[ian]
