Berita

Foto/RMOL

Hukum

KPK, Usut Politik Uang Arinal-Nunik!

SENIN, 02 JULI 2018 | 14:07 WIB | LAPORAN:

. Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) menggeruduk Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ratusan massa berdiri menghadap kantor lembaga anti rasuah dengan membawa sejumlah banner dan kertas yang berisi tuntutan.

Mereka menuntut lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs itu untuk mengusut tuntas dana kampanye yang digunakan oleh pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik) dalam Pilkada serentak 2018 di Provinsi Lampung.


Koordinator Lapangan Aksi, Rakhmat Husein mengatakan jika mereka menduga politik uang yang ditebar untuk membeli suara pemilih yang dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut tiga itu diberikan oleh PT Sugar Group Company (SGC).  

"Disini kehadiran kami meminta kepada komisioner KPK untuk mengusut tuntas aliran dana kampanye yang diberikan oleh perusahaan PT SGC," ujarnya di atas mobil komando di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/7).

Dari data yang disebutkan oleh Rahkmat, berdasarkan surat ijin yang diterbitkan Polda Lampung pasangan Arinal-Nunik melakukan kampanye di 100 persen jumlah desa yang ada di provinsi Lampung, yaitu sejumlah 2.543 desa.

KRLUPB tidak percaya jika dengan dana Rp 9 miliar yang telah dilaporkan keduanya dapat membiayai seluruh kegiatan dan membayar artis ibu kota yang ikut diboyong saat kampanye.

Mereka juga menduga dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon ini didapatkan dari aliran dana yang lain.

"Mungkin saja bukan hanya PT SGC yang memberikan dana kampanye kepada Arinal dan Nunik bisa-bisa saja juga dana yang sudah terindikasi dikorupsi oleh ibu Nunik yang mana beliau adalah anggota dewan DPR RI dari fraksi PKB sudah juga diperiksa oleh KPK RI terlibat dalaam kasus korupsi di Kementrian PUPR," tukasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya