Berita

Fuad Bawazier/Net

Politik

Rupiah Akan Terus Melemah

SABTU, 30 JUNI 2018 | 08:38 WIB | OLEH: FUAD BAWAZIER

SAYA sudah berkali-kali mengingatkan dan menulis bahwa sepanjang tahun 2018 ini rupiah cenderung akan melemah. Mungkin saja ada waktu-waktu tertentu rupiah seperti menguat tetapi itu hanya sementara saja dan selanjutnya akan melemah lagi.

Jadi kalau ditarik garis lurus atau berjangka relatif panjang, pergerakan rupiah akan terus melemah. Rupiah kalau Menguat sifatnya sementara saja misalnya karena bunga rupiah dinaikkan atau dolar pas melemah karena faktor yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi Indonesia, atau karena sedang ada intervensi di pasar valas oleh BanK Indonesia dan lain-lain.

Tetapi semua "obat kuat" itu bukannya tidak berisiko. Menaikkan bunga akan memberatkan perekonomian kita dan semakin sulit bersaing dengan negara lain. Intervensi valas akan menggerus cadangan devisa kita yang terus menurun.


Karena inti melemahnya rupiah adalah supply dolar atau pemasukan dolar ke ekonomi Indonesia lebih kecil dari demand atau permintaan atau kebutuhan akan dolar, maka rupiah melemah. Dalam bahasa ekonominya adalah karena defisit transaksi berjalan Indonesia tahun ini diperkirakan 25 miliar dolar AS. Defisit atau ketekoran inilah sumber utama melemahnya rupiah terhadap dolar.

Jadi jangan bingung atau terus-menerus menyalahkan ekonomi global dan sebagainya. Defisit transaksi berjalan ini terjadi karena Neraca Perdagangan (ekspor minus impor barang dagangan) kita defisit. Begitu pula Neraca Transaksi Jasa yang deficit.

Pemerintah mencoba menutupi defisit valas ini dengan banyak cara antara lain dengan menarik utang valas atau hot money lainnya. Ini bukan cara yang sehat dan bahkan bisa semakin terjerumus. Fundamental ekonomi yang lemah ini juga diikuti dengan defist APBN. Jadi praktis ekonomi Indonesia ini defisit atau tekor dari semua jurusan. Utang valas pemerintah dan swasta termasuk BUMN yang konsisten naik tajam juga mulai mengkhawatirkan kreditur pada umumnya bahwa jangan-jangan ke depannya Indonesia akan kesulitan atau gagal bayar utang.

Di lain pihak pasar juga melihat ketergantungan ekonomi Indonesia pada barang impor terutama pangan dan energi yang mau tidak mau akan membutuhkan valas. Kalau mau "melihat" bagaimana lemahnya APBN kita dan ketergantungan kita pada impor (yang berarti perlu valas), saya punya dua pertanyaan atau alat uji yang sederhana, yaitu:

Pertama, apakah APBN bisa berjalan bila pemerintah tidak menarik utang baru dalam 2-3 bulan saja? Saya kira roda pemerintahan atau APBN akan collapse tanpa utang baru.

Kedua, atau mampukah kita menyetop impor gandum yang defacto sudah menjadi pengganti pangan beras? Saya kira rakyat akan kesulitan atau bahkan "kelaparan".

Jadi Bagaimana dengan kemandirian ekonomi yang dijanjikan pemerintah Joko Widodo? Saya kira sedang berjalan sebaliknya.

Apalagi pemerintah, karena tahun politik, sedang getol-getolnya melaksanakan berbagai policy yang cenderung populis atau semacam kampanye demi kemenangan Pilpres 2019? Pemborosan-pemborosan APBN demi popularitas di dalam negeri maupun luar negeri termasuk jadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia perlu ditinjau kembali.

Tapi itulah enaknya incumbent yang bisa berkampanye legal dengan biaya negara yang menjadi beban pemerintah atau generasi yang akan datang. [***]

Penulis adalah pengamat ekonomi

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya