Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Sudirman Tunggu Pertimbangan Koalisi Partai Soal Melaporkan Penyerangan Timses

JUMAT, 29 JUNI 2018 | 16:49 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said masih mempertimbangkan proses hukum penyerangan terhadap tim suksesnya (Timses) menjelang masa tenang kampanye Pilgub Jateng, Kamis (20/6) malam.

Menurut Sudirman, bila disetujui oleh tim pemenangan dari masing-masing partai koalisi yakni PAN, Gerindra, dan PKS maka pihaknya akan membawa hal tersebut ke jalur hukum.

Sejauh ini pihaknya telah mencatat peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi serta dokumen yang menjadi laporan ke pihak kepolisian.


"Apakah itu akan sampai kepada pelaporan, tergantung nanti keputusan dari tim dan saya sepenuhnya menyerahkan kepada tim pemenangan yang dikelola partai koalisi," ujar Sudirman di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (29/6).

Lebih lanjut ia menegaskan tidak akan berprasangka terhadap pihak manapun atas kasus tersebut walaupun kerugian yang diterima berdampak buruk terhadap berlangsungnya Pilgub Jateng.

"Akibat dari penyergapan itu uang untuk keperluan konsumsi saksi jadi terlambat datang dan persiapan-persiapan jadi terlambat, itu sedikit banyak berpengaruh kepada kesiapan saksi di lapangan," paparnya.

Sebelumnya timses Sudirman Said mendapat serangan di dalam toll saat perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Di tengah perjalanan itu mobil timses disergap oleh lima orang tidak dikenal dengan menodongkan senjata api.

Timses kemudian dibawa ke sebuah kantor serta dituduh sebagai bandar narkoba dan mencoba menyabotase uang konsumsi saksi Pilgub Jateng 2019.

"Si penodong itu bau minuman keras dan malam itu juga kita kehilangan jejak, semalaman tidak bisa dikontak dan baru kita bisa temukan orangnya (timses) pada 11.30 siang," ungkap Sudirman.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa atas kasus tersebut dan uang konsumsi tersebut dapat diselamatkan namun berpengaruh terhadap keterlambatan.

"Tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian secara materil karena uangnya berhasil diselamatkan tapi dampaknya logistik untuk saksi jadi telat," pungkasnya. [nes]
 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya