Laporan ketidaknetralan anggota kepolisian menjelang pelaksanaan Pilkada 2018, dibantah Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Paulus Waterpauw.
Menurut mantan Wakabaintelkam Polri itu, urusan ketidaknetralan telah ditangani oleh pihak berwenang, yaitu pengawas pemilu.
"Kan ada wasit. Nanti kan urusannya dengan wasit, pengawas. Jadi kalau ada pihak yang menganggap kami di kepolisian tidak netral, ya laporkan saja," tegas Paulus kepada wartawan, Kamis (28/6).
Salah satu isu ketidaknetralan anggota Polri juga muncul di wilayah tugas Poldasu, yakni Tapanuli Utara (Taput).
Para warga sempat melakukan demonstrasi menuntut Kapolres setempat agar mengundurkan diri dalam aksi 22 Juni 2018 lalu.
Kapolres dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian pada Pilkada 2018 di daerahnya.
Paulus sendiri ikut menyoroti perihal tersebut. Termasuk melakukan investigasi dan menyiapkan sanksi jika terbukti bersalah. Apalagi, tambah Paulus, Kapolri Jenderal Tito Karnavian kerap mewanti-wanti jajarannya agar tetap netral selama Pilkada berlangsung.
"Investigasi? Otomatis. Saat ini, kita sedang kumpulkan bukti-bukti. Jika terbukti bersalah, itu sanksinya berat. Demosi. Kapolri sudah bolak-balik (mengingatkan)," jamin polisi yang berlatar belakang intelijen itu.
Taput sendiri termasuk tiga wilayah di Sumut yang memiliki tingkat kerawanan terkait faktor kondisi alam atau geografis.
Selain Taput, dua daerah lainnya adalah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Nias Selatan.
Ketiga daerah tersebut, papar Paulus, memiliki akses yang cukup sulit untuk dijangkau. Terlebih, akses transportasi di wilayah itu belum sepenuhnya lancar.
"Jadi itu bukan faktor intimidasi atau yang lain, itu faktor geografis, dan letak dan jarak yg mengendala bagi kita," terangnya.
Selama proses pemungutan suara, Paulus mengatakan pihaknya telah menambah aparat kemanan sesuai dengan potensi tingkat kerawanan di tempat pemungutan suara diselenggarakan.
Hal itu bertujuan agar tak ada wilayah yang mengalami kekurangan logistik maupun guna meminimalisir konflik antar masyarakat akibat penyelenggaraan Pilkada.
"Dalam pengamanan itu kenapa dianggap rawan maka kita tambah personel lebih banyak. Di-back up oleh Brimob sama TNI," ujarnya.
Selain itu, Paulus juga memastikan pihaknya telah memberikan pengamanan melekat bagi kedua pasangan calon sejak awal hingga pengumuman pemenang Pilkada Sumut pada 7-9 Juli 2018 mendatang.
Pengamanan juga ditempatkan pada berbagai objek vital daerah seperti kantor KPUD, kantor Panwaslu, dan posko pemenangan para paslon.
"Sudah sejak dinyatakan terpilih sebagai paslon kita tempatkan personel untuk mengamankan pejabat itu sendiri, termasuk di rumah-rumahnya" demikian Paulus.
Seperti diketahui, Pilkada serentak di Sumut telah menggelar satu Pemilihan Gubernur (Pilgub), satu pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan tujuh pemilihan Bupati (Pilbup).
Yaitu, Pilgub Sumut, Pilwalkot Padangsidempuan, Pilbup Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Dairi, Deli Serdang, Taput, Langkat dan Batubara.
Khusus Pilgub Sumut 2018, hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus dan pesaingnya Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.
Sebelumnya pada 2013 lalu, Pilgub Sumut diikuti oleh lima pasangan calon yakni, Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi, Effendi M Simbolon-Jumiran Abdi, Chairuman Harahap-Fadli Nurzal, Amri Tambunan-RE Nainggolan dan M Gus Irawan Pasaribu-Soekirman.
[sam]
