Kemendagri Siapkan Regulasi Agar Kejadian Di Makassar Tidak Terulang

RMOL. Kekalahan calon tunggal pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), dengan kotak kosong di Pilkada Makassar 2018 membuat kemendagri harus mengevaluasi regulasi yang ada mengenai pemilu saat ini.

Tentunya hal ini tidak sebanding dengan keinginan masyarakat, serta calon yang ada belum memenuhi keinginan dari masyarakat sendiri. Terlebih dana yang dikeluarkan dalam pilkada tidaklah sedikit.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementrian Dalam Negeri Bahtiar, saat mengadakan konferensi pers evaluasi pilkada oleh Desk Pilkada Kemendagri.

"Andai kotak kosong menang kita sudah keluar uang kita sudah lakukan proses pemilihan ternyata tidak menghasilkan kepala daerah, event proses pilkada yang kita lakukan ternyata tidak menghasilkan kepala daerah atau pemimpin artinya kan ada infefesiensi dari segi pembiayaan itu juga jadi bahan evaluasi kebijakan kita kenapa itu prosesnya sudah kita demokratis ternyata berbeda dengan masyarakat dari segi regulasi," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/6).

Tak hanya itu, kata dia, regulasi dari pemerintah harusnya segera dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa mendatang, karena pada nantinya masyarakat sendiri yang akan dirugikan bila tidak memiliki pemimpin.

"Persoalan administratif ini kita harus ada rapat evaluasinya kita harus cek lagi regulasi kita. Bagaimana yang tidak pas dimasyarakat, ini kan pada akhirnya yang berdaulat rakyat," kata Bahtiar.

Seperti diketahui, pasangan (Appi-Cicu) kalah dengan kotak kosong dengan perolehan suara 53 persen untuk kotak kosong, dan 46 persen untuk (Appi-Ciccu) menurut Celebes Risiert Center (CRC).

Padahal calon tunggal ini diusung 10 partai, yakni Gerindra,  Partai Nasdem, PKS, PAN, PKPI, PDI-P, Partai Hanura, PBB, Golkar, dan PPP. [fiq]