Berita

Foto/RMOL

Hukum

FPKS Desak KPK Bongkar Kasus Sudirman Said

SELASA, 26 JUNI 2018 | 16:03 WIB | LAPORAN:

Front Penegak Keadilan Sosial (FPKS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindak tegas pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus pembagian saham PT Freeport Indonesia yang sempat menyeret nama mantan Menteri ESDM, Sudirman Said.

“KPK harus melihat kasus Sudirman Said soal kasus saham Freeport. KPK harus tegas menindak Sudirman Said. Jangan sampai KPK masuk angin,“ ujar Koordinator Aksi, Muhammad Firdaus saat berorasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/6).

Sejumlah massa yang datang mengenakan topeng bergambar wajah Sudirman Said juga mendesak agar Sudirman segera dipanggil.


“Panggil Sudirman Said, agar kasus papa minta saham terang benderang,” lanjutnya.

Selain itu, Firdaus juga mengingatkan kepada lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut, agar tidak coba-coba bermain politik dalam menjalankan tugasnya.

“Kami minta KPK harus bersih dari segala unsur politik karena bagi kami, secara jelas lembaga ini harus tidak boleh diintervensi oleh siapapun baik pejabat publik manapun,” tambahnya.

Firdaus pun mengingatkan kembali kepada KPK, pihaknya akan terus mengawal tugas KPK dalam penegakan supremasi hukum demi melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah kasus-kasus hukum yang melibatkan nama Sudirman Said.

"Kami sampaikan ke KPK, bahwa kami serius mengawal masalah ini," tukasnya. [fiq]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya