Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri harus mengusut adanya dugaan politik dinasti yang terjadi di Bogor, Jawa Barat.
Begitu dikatakan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda (Unida), Arifin dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (26/6).
Hal yang sama diutarakannya saat menggelar aksi damai di Gedung KPK Jakarta dan Mabes Polri, kemarin.
"Kami bersama masyarakat sekarang telah menyodorkan bukti-bukti bahwa di Kabupaten Bogor telah terjadi dinasti politik dan terbukti melakukan korupsi," kata Arifin.
Dia dan para mahasiswa juga menagih janji Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat berpidato di Gedung Sate, Bandung, 17 April 2018 lalu.
Basaria menyatakan dinasti politik mendapat atensi khusus dari KPK, karena rawan perilaku koruptif.
"Kalau tidak Bogor akan dikuasai dinasti politik, yang terbukti terlibat korupsi dalam kasus Jonggol," ujarnya.
Arifin sempat ditemui perwakilan dari pinam KPK. Kepada Arifin, pihak KPK mengatakan bahwa kasus yang sempat dilaporkan oleh salah satu LSM itu tengah masuk dalam tahap telaah.
“Dalam waktu dekat akan memberikan surat keterangan hasil penelaahan atau tanggapan dari KPK, dalam waktu 30 hari jam kerja sejak berkas bukti masuk yaitu tanggal 31 Mei,†jelas dia.
Selain KPK, Arifin bersama anggota BEM lain bertandang ke Bareskrim Polri. Mereka akan melaporkan kasus penyerobotan tanah milik masyarakat Jonggol.
Bareskrim, lanjut dia, sudah menerima laporan dari masyarakat Jonggol tentang perempasan tanah masyarakat.
“Bareskrim siap melakukan penelaahan kasus ini, tetapi mereka meminta kepada masyarakat agar bukti pelaporan seperti sertifikat tanah dan girik harus dibawa yang asli. Sehingga disarankan untuk kembali membawa bukti yang asli,†demikian Arifin. [sam]
