Berita

Foto/RMOL

Hukum

Pengancam Bongkar Ijazah Palsu Rahmat Effendi Lapor Polisi Akan Dibunuh Oknum Pemkot

SENIN, 25 JUNI 2018 | 18:28 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Kasus dugaan ancaman pembunuhan oleh oknum Pemkot Bekasi mencuat dua hari jelang pencoblosan Pilwalkot Bekasi.

Ahmad Huzaifah mengaku diancam akan dibunuh karena memegang rahasia ijazah palsu calon petahana Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Kuasa hukum korban, Andre Kristian menjelaskan, awalnya kliennya dijanjikan proyek perbaikan jalan Raya Cikunir. Nilai total poyek tersebut Rp 2 miliar. Proyek dijanjikan kepada Ahmad sebagai "kado tutup mulut."


"Klien kami juga diminta fee 2 persen oleh oknum Pemkot itu. Meski fee sudah diserahkan, proyek tak kunjung didapatkan," kata Andre di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (25/6).

Ahmad tak terima. Dia lantas mengancam membuka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Rahmat Effendi.

"Kemudian oknum tersebut yang kami duga suruhan, mengancam klien kami kalau membukanya kepada Polisi," ujarnya.

Andre mengatakan mengantongi bukti ancaman sebagai bahan yang menguatkan laporan ke Polisi. Antara lain screen shoot pesan elektronik dan rekaman percakapan telepon antara kliennya dengan oknum Pemkot Bekasi yang menyampaikan ancaman.

"Semua ada, ancaman percakapan teleponnya dan pesan-pesannya semua sudah kita siapkan," kata Andre.

Dia membantah laporan tersebut dibuat sebagai bagian kampanye hitam terhadap Rahmat Effendi jelang hari pencoblosan.

"Kami melaporkan karena adanya indikasi tindak pidana di sini, yang menyangkut keselamatan klien kami," demikian Andre.

Rahmat maju di Pilwalkot Bekasi 2018 berpasangan dengan Tri Adhianto diusung delapan partai yakni PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura, PKB, Nasdem, dan PKPI.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya