Berita

Neta S Pane/Net

Politik

IPW Minta Wakapolda Kepri Transparan Soal Pertemuan Dengan Cakada

SENIN, 25 JUNI 2018 | 03:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kapolri Tito Karnavian harus kembali menegaskan sikap anggota kepolisian yang independen di Pilkada 2018.

Desakan itu sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menanggapi munculnya kabar tentang pertemuan Kapolda atau Wakapolda Riau dengan pimpinan partai tertentu dan pasangan calon kepala daerah (cakada) jelang hari pencoblosan 27 Juni mendatang.

Secara khusus Neta menyoroti tentang Pertemuan Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Yan Fitri Halimansyah dengan Ketua DPW PDIP Suryo Respationo dan Tim Pemenangan pasangan Lis Darmansyah-Maya Suryanti di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang.


"Kasus di Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu, Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," kata Neta kepada redaksi, Minggu (24/6).

Neta menambahkan netralitas polri akan terganggu terkait kasus-kasus yang muncul jelang pilkada. Terlepas apapun yang dibicarakan dan dibahas, publik patut curiga. Sebab pertemuan itu tidak melibatkan partai lain atau timses paslon lain. Sehingga wajar jika publik mencurigai Wakapolda Kepri tidak netral dalam pilkada di daerah otoritasnya.

Lebih lanjut, Neta mengakui meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi.

Ketidaknetralan polisi ini, imbuh Neta, bukanlah yang pertama terjadi. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres.

IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.

"Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018. Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada paslon tertentu," kata Neta.

Dari informasi yang dihimpun redaksi, Wakapolda Kepri Yan Fitri merupakan kakak kandung dari calon petahana Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah.

Yan Fitri menjabat Wakapolda Kepri tahun 2016 sebelum akhirnya pindah ke Lembaga Pendidikan Polri dan Divisi Humas Polri. Pada bulan November 2017, Yan Fitri kembali diangkat menjadi Wakapolda Kepri dan menjabat hingga saat ini. [nes]




Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya