Berita

Ganjar Pranowo/Net

Hukum

Ganjar Pranowo Bukti KPK Tidak Profesional Dan Jauh Dari Keadilan

JUMAT, 22 JUNI 2018 | 14:29 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak profesional dalam menentukan status Gubernur Jawa Tengah nonaktif, Ganjar Pranowo di skandal korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El).

Begitu dikatatakan tokoh nasional Ratna Sarumpaet di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/6).

Ratna datang bersama puluhan perwakilan warga di 35 Kabupaten Jawa Tengah. Dia dan rombongan sempat ditemui oleh perwakilan Humas KPK.


"Jawabannya normatif. Ya bahwa terlibat, dia masih berstatus saksi. Terus saya bilang, mungkin ya tidak adil juga kalau kita lihat kasusnya Sandiaga ya," jelas dia.

Ratna menduga Ganjar yang kembali maju sebagai Gubernur Jateng di Pilkada 2018 itu diistimewakan oleh lembaga antirasuah.

Hal itu berbanding terbalik dengan perlakuan KPK ke Sandiaga Uno semasa mencalonkan diri di Pilkada 2017 lalu.

Kala itu, menurut Ratna, pasangan Anies Baswedan tersebut terkesan ditangani secara ketat dalam perkara PT. Duta Graha Indah oleh para penyidik KPK.

"Ini Ganjar kemarin dipanggil, minta setelah pilkada. Jadi ini sikap-sikap yang tidak profesional," tandas Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) ini. [sam]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya