Berita

Ratna Sarumpaet/Net

Hukum

SKANDAL KORUPSI KTP-EL

Tanya Kejelasan Status Ganjar Pranowo, Ratna: Jawaban KPK Normatif, Ya Terlibat...

JUMAT, 22 JUNI 2018 | 13:14 WIB | LAPORAN:

Tokoh nasional Ratna Sarumpaet bersama puluhan massa perwakilan sejumlah Kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (22/6).

Mereka menanyakan kejelasan status hukum Gubernur Jawa Tengah non-aktif, Ganjar Pranowo dalam perkara skandal korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El).

"Kak Ratna di sini memfasilitasi kawan-kawan dari Jateng dari 35 kabupaten. Kedatangan mereka kesini ingin meminta kepastian tentang kedudukan kasusnya Ganjar Pranowo karena mereka akan berhadapan dengan kotak suara, TPS, di mana ada pak Ganjar kan," kata Ratna di lokasi.


Dia menjelaskan, kehadirannya ke KPK juga sebagai kritik terhadap pemerintah yang masih meloloskan seorang kandidat cagub petahana yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

"Kita ingin Pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya. Tapi ya kalau kayak gini ini susah juga," jelas Ratna.

Ratna dan perwakilan warga Jateng sempat ditemui perwakilan Humas KPK. Namun, dia masih kurang puas terhadap penjelasan yang diberikan orang dalam KPK itu.

"Hambatannya tetap (KPK) tidak bisa memberikan jawaban yang clear di kita, jadi jawabannya normatif, ya bahwa terlibat, dia masih berstatus saksi," tandas Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia ini. [sam] 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya