Berita

Foto/Net

Politik

Tuduhan Ke SBY Sumir, Justru Bambang DH Dan PDIP Yang Panik

KAMIS, 21 JUNI 2018 | 22:34 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut tudingan politikus PDI Perjuangan Bambang DH bahwa Susilo Bambang Yudhyono panik tidak berdasar dan sumir.

"Mengingatkan hal yang benar kok disebut panik. Yang sekarang panik jangan-jangan justru Bambang DH dan PDIP," kata Jansen melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (21/6).

Justru Jansen menyebut hal itu menjadi pertanda bahwa saat ini yang panik adalah Bambang DH dan PDIP.


Jansen mengatakan cuitan SBY yang menyebut ada penguasa yang melampaui batas dan mencederai keadilan melalui akun Twitter @SBYudhoyono, bukanlah bentuk kepanikan melainkan sebagai peringatan.

Peringatan yang disampaikan SBY, menurut Jansen, sangatlah berdasar. Jansen misalnya menyinggung soal Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang dicopot lantaran mendukung calon gubernur Irjen Murad Ismail dalam pilgub Maluku.

"Sekali lagi imbauan ini bukan karena panik, namun agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI dan Polri yang menjadi korban di Pilkada seperti halnya kejadian di Maluku," tegasnya.

Jansen juga menegaskan bahwa imbauan SBY tersebut adalah bentuk komitmen agar TNI, Polri dan BIN bersikap netralitas dalam politik.

"Ketua umum kami, Pak SBY, selama 10 tahun memimpin negeri ini terbukti walaupun berlatar belakang jenderal militer, beliau selalu menjaga netralitas TNI, Polri, dan BIN. Legacy inilah yang harusnya diteruskan dalam pemerintahan sekarang, karena undang-undang pun masih mengatur demikian sampai saat ini," pungkasnya.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya