Berita

Rolas Sitinjak/Net

Politik

Berkaca Dari Sinar Bangun, Perlindungan Konsumen Harus Ditingkatkan

KAMIS, 21 JUNI 2018 | 15:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara harus menjadi perhatian penting bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih harus terus ditingkatkan.

Apalagi, musibah yang terjadi pada Senin (18/6) sore itu diduga karena ada unsur kesengajaan.

Begitu kata Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rolas B Sitinjak yang turut menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang telah menewaskan puluhan orang tersebut.


“KM Sinar Bangun mengangkut penumpang over kapasitas dan juga mengangkut puluhan sepeda motor,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (21/6).

Selain itu, Rolas juga menyoroti mengenai dugaan bahwa KM Sinar Bangun tersebut  tidak memiliki manifest penumpang. Padahal ini merupakan data yang sangat penting mengenai jumlah penumpang yang diangkut kapal. Ketiadaan manifest penumpang tersebut kini membuat proses pendataan korban mengalami kesulitan.

“Dan rata-rata dalam kapal angkutan laut di perairan Danau Toba tidak menyediakan pelampung yang sesuai dengan kapasitas penumpang,” jelasnya.

Atas alasan itu, dia mendorong agar Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melakukan moratorium izin angkutan perairan/laut di Danau Toba sampai dengan faktor keselamatan penumpang benar-benar terjamin.

Kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu juga diminta untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh angkutan laut di tanah air.

Lebih lanjut, Rolas menyampaikan apresiasi BPKN kepada Presiden Jokowi yang memastikan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan korban.

“Artinya negara hadir dalam kejadian tersebut,” tegas pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya