Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

PSI Kritik Model Politics Of Fear Prabowo Subianto

KAMIS, 21 JUNI 2018 | 05:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Anak muda lebih suka dengan cara politik yang menghadirkan harapan (politics of hope) ketimbang politik yang menebar ketakutan (politics of fear).

Begitu Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang dianggapnya telah menggunakan politics of fear untuk memenangkan calon Gerindra di pilkada.

Ia menilai sah-saja jika Gerindra menggunakan politics of fear, namun patut diingat anak muda lebih suka dengan politics of hope atau cara berpolitik yang menghadirkan harapan melalui program kongkrit, bukan menebar ketakutan.


Menurutnya, bangsa ini memang masih memiliki banyak sekali tantangan pembangunan. Namun jika Prabowo bisa teliti dalam melihat laju pembangunan beberapa tahun belakangan, maka Prabowo akan paham bahwa Indonesia sudah berada pada jalur yang benar.

Politisi muda yang kerap disapa Uki ini menjabarkan ketimpangan ekonomi yang menjadi materi pidato Prabowo. Baginya, indikator yang dipakai dunia internasional termasuk Indonesia dalam melihat ketimpangan adalah gini rasio. Data BPS menunjukkan terjadi penurunan gini rasio semenjak 2014 hingga hari ini, yakni dari 0,414 menjadi 0,391.

"Strategi pemerintah yang fokus kepada pemecahan ketimpangan seperti redistribusi aset dan lahan, upaya perkuat akses pada modal seperti kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat, dan pondidikan vokasi pada pariwisata dan industri kreatif terbukti menekan ketimpangan di masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/6).

Mantan peneliti kebijakan United Nations Population Fund ini juga menyinggung soal pendapatan rakyat yang disebut Prabowo sangat kecil. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal. Sebab menurut metode penghitungan ilmiah, BPS dan ILO mencatat bahwa rata-rata gaji penduduk Indonesia sudah di atas garis kebutuhan ataupun UMR.

Sementara mengenai laju pembangunan di era Jokowi, Uki menjelaskan data resmi BPS menyebut ada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan terjadi merata di seluruh provinsi.

"IPM sendiri terdiri dari rata-rata pengeluaran (standard hidup), harapan lama sekolah, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup," jelasnya.

Sedangkan tentang kemiskinan dan pengangguran, Uki manjelaskan jika mengacu pada data BPS titik terendah tingkat pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia pasca reformasi adalah pada tahun 2017.

"Hal ini membuktikan bahwa Pak Prabowo seorang pesimis dan abai dalam melihat perkembangan kemajuan terakhir," Demikiam Uki. [nes]



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya