Urbanisasi yang terjadi usai Hari Raya Idul Fitri harus disikapi secara arif agar tidak menjadi beban bagi pemerintah kota.
Apalagi arus urbanisasi ini bersifat alamiah karena masyarakat masih memandang bahwa perputaran roda ekonomi kota lebih baik dari di desa.
Begitu kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) TNI Moeldoko menanggapi arus balik yang terjadi setiap habis lebaran. Menurutnya, urbanisasi ini jangan seolah-olah dianggap membawa malapetaka bagi kota.
“Tapi juga bisa mengisi celah-celah yang kosong, yang memang sebagian dari kita masih membutuhkan teman-teman dari daerah," kata mantan Panglima TNI itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6).
Namun demikian, dia mengimbau kepada warga desa yang hendak ke kota untuk tidak lagi mendasarkan perantauannya itu dengan paradigma mengadu nasib. Pergerakan ke wilayah kota, sambungnya, harus memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal.
"Kalau ada kepastian, maka akan ada sebuah pendapatan baru bagi keluarga mereka di desa, itu cukup positif. Tapi sangat tidak positif apabila pergerakan ke kota tanpa tujuan. Misalnya tidak ada tujuan yang jelas bagaimana kehidupan mereka di kota," tukasnya.
Sementara itu, Gurubesar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto menjelaskan, fenomena urbanisasi masih akan terus terjadi sepanjang belum tercapainya pemerataan pembangunan.
Faktor ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu yang mendorong angka urbanisasi masih tinggi.
"Misalnya di desa kerja 8 jam hanya mendapat upah Rp 20 ribu, di kota bisa mendapat Rp 100 ribu. Jadi ada selisih uang yang bisa dikirim ke desa," jelasnya.
Solusi paling efektif dalam menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di wilayah desa. Kunci pemerataan itu kini ada di Program Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah.
"Diharapkan dana desa dapat bermafaat untuk membuka banyak lapangan kerja baru, serta melakukan pemberdayaan masyatakat desa," tukasnya.
[ian]
