Berita

Fadli Zon dan Prabowo Subianto/net

Politik

PSI: Fadli Zon Enggak Usah Sibuk Urus Jokowi, Urus Saja Prabowo Yang Terancam Gagal Nyapres

RABU, 20 JUNI 2018 | 07:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, sebaiknya tidak menyibukkan diri dengan mengomentari proses pencalonan incumbent Joko Widodo dan calon pendampingnya di Pilpres 2019.

Begitu kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menanggapi desakan Fadli Zon agar Jokowi segera mengumumkan calon wakil presiden.

Fadli lebih baik fokus menggenapkan persyaratan pencapresan untuk ketua umum partainya, Prabowo Subianto. Apalagi, kawan koalisi Gerindra sudah mulai tampak berbalik arah dari rencana mencalonkan Prabowo. Hal ini bisa membuat pencapresan Prabowo tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden yang sesuai UU Pemilu.

“Kasihan Pak Prabowo kalau enggak jadi calon kesekiankalinya karena orang-orangnya seperti Fadli Zon sibuk mengurus kandidat lain. Apalagi Amien Rais sudah mendeklarasikan diri siap maju menjadi capres. PKS juga tidak kunjung bersedia mencapreskan Prabowo," kata Raja sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (19/6).
“Kasihan Pak Prabowo kalau enggak jadi calon kesekiankalinya karena orang-orangnya seperti Fadli Zon sibuk mengurus kandidat lain. Apalagi Amien Rais sudah mendeklarasikan diri siap maju menjadi capres. PKS juga tidak kunjung bersedia mencapreskan Prabowo," kata Raja sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (19/6).

Menurutnya, partai-partai pendukung Jokowi terus berkoordinasi dan berkomunikasi. Pada prinsipnya, sudah ada common plarform atau titik temu antar partai untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden di periode kedua dengan siapapun pendamping yang akan dipilih.

"Sekali lagi, Fadli Zon tidak perlu sibuk urus Jokowi, urus saja Prabowo yang terancam tidak bisa menjadi capres karena belum memenuhi syarat minimal UU,” tutupnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya