Berita

Pelantikan Pj Gubernur Jabar/Net

Politik

Pemerintah Langgar 3 UU Sekaligus Saat Lantik Iwan Bule

SELASA, 19 JUNI 2018 | 13:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat (Jabar) melanggar tiga UU sekaligus.

Pertama adalah UU 2/2002 tentang Kepolisian. Dijelaskan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahwa dalam pasal 28 ayat 1, UU ini memerintahkan kepada Polri untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain itu, ada juga ayat 3 pasal 28, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.


“Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit reformasi yang telah ditegaskan oleh konstitusi pasca-amandemen,” jelasnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter @fadlizon, Selasa (19/6).

UU kedua yang dilanggar adalag UU 16/2016 tentang Pilkada. UU ini mengamanatkan bahwa kekosongan jabatan gubernur harus diisi pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.

“Nah, jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut,” sambungnya.

Selain itu, pengangkatan mantan Kapolda DKI Jakarta yang akrab disapa Iwan Bule itu juga melanggar UU 5/2014 tentang ASN. Sebab pasal 20 ayat 3 UU tersebut menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan ini batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada instansi pusat.

“Sementara, Gubernur ini kan pejabat pemerintah daerah,” jelas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Pasal 157 ayat 1 PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, yang merupakan turunan UU ASN, menjelaskan bahwa prajurit TNI dan anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi pusat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif.

“Nah, semua UU dan peraturan tadi telah dilanggar oleh pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh dikelola seenak selera penguasa,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya