Berita

Maneger Nasution/Net

Politik

Argumen Polisi Jadi Penjabat Gubernur Untuk Keamanan Tidak Tepat

SELASA, 19 JUNI 2018 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Seorang polisi tidak memungkinkan bisa menjabat sebagai penjabat (Pj) gubernur sementara‎. Sebab UU Kepolisian menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian.

Begitu tegas Direktur Pusdikham Uhamka Maneger Nasution menanggapi penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar), sebagaimana keterangan tertulisnya, Selasa (19/6).

Menurutnya, seorang polisi hanya boleh merangkap jabatan dalam tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan tugas kepolisian. Misalnya, di Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan sebangsanya.


“BNN itu dulunya organ kepolisian. Tapi kemudian dengan UU Narkotika, BNN jadi semacam lembaga sendiri, lembaga pemerintah non departemen atau non kementerian, itu bisa dijabat oleh pati polisi aktif. Atau BIN itu kan terkait juga dengan tugas-tugas kepolisian. Tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian,” jelasnya.

Atas alasan itu, Maneger menilai argumen usulan Pj gubernur dari polisi untuk pengaman wilayah yang dinilai rawan konflik tidak tepat. Sebab, pengaman merupakan ranah tugas polisi, dalam hal ini Kapolda dan bukan Pj Gubernur.

“Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih bijak dan sensitif dalam memutuskan Pj Gubernur. Kearifan dan sensitivitas dibutuhkan agar nantinya keputusan yang dibuat, di samping tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat, juga untuk tidak semakin memperkuat dugaan  publik bahwa politisi dan birokrasi kita tidak percara diri,” jelasnya.

Sensitivitas pemerintah itu, sambungnya, juga dibutuhkan untuk mengurangi ketebalan kecurigaan sebagian publik terhadap pemerintah.

“Karena bisa saja sebagian publik curiga, penempatan tersebut nanti ada kepentingan politik untuk mendukung calon tertentu dalam pilgub dan itu tidak sehat dalam perkembangan demokrasi di kita ini,” tutup mantan komisioner Komnas HAM itu. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya