Kunjungan Staquf Langgar Konstitusi Dan UU Hubungan Luar Negeri

Kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Staquf dalam konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) yang digelar di Yerusalem, Israel, Minggu (10/6) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan menilai kunjungan Staquf itu sebagai bentuk pelanggaran konstitusi dan UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kunjungan tersebut juga dipandang kontraproduktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak 1947 konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kunjungan Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga jelas bisa melanggar konstitusi dan UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri,” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, Rabu (13/6).

Fadli menjelaskan bahwa dalam konstitusi tertulis tegas penentangan segala bentuk penjajahan. Sementara Israel, berdasarkan serangkaian resolusi yang dikeluarkan PBB, merupakan negara yang telah melakukan banyak pelanggaran kemanusiaan terhadap Palestina.

Mulai dari Resolusi 181 tahun 1947 tentang Pembagian Wilayah Palestina dan Israel, Resolusi 2253 tahun 1967 tentang Upaya Israel Mengubah Status Yerusalem, Resolusi 3379 tentang Zionisme tahun 1975, Resolusi 4321 tahun 1988 tentang Pendudukan Israel dalam Peristiwa Intifada, dan sejumlah resolusi lainnya.

”Berdasarkan catatan statistik otoritas Palestina, sejak tahun 2000 hingga Februari 2017, sebanyak 2069 anak Palestina tewas akibat serangan Israel,” sambungnya.

“Inilah yang mendasari sikap konstitusi kita. Dimana secara de facto dan de jure Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel,” tukas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. [ian]