Berita

Anton Digdoyo/Net

Politik

Staquf Ke Israel, Pemerintah Gagal Pahami Amanah Pendiri Bangsa

RABU, 13 JUNI 2018 | 08:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kunjungan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Yahya Cholil Staquf ke Israel merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Islam dan bangsa Indonesia.

Begitu kata pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Digdoyo menanggapi langkah Staquf yang memenuhi undangan Israel untuk menjadi pembicara dalam acara AJC (American Jewish Committee) Global Forum di Yerusalem, Israel, Minggu (10/6) lalu.

Anton mengaku tidak terima dengan pernyataan Joko Widodo yang menilai kunjungan Staquf itu atas inisiasi pribadi. Dia menilai Staquf datang atas sepengetahuan presiden.


“Apalagi dia datang atas undangan The Israel Council on Foreign Relations (ICFR) forum yang mengkaji kebijakan luar negeri Israel, dengan bantuan WJC (World Jewish Congress/Kongres Yahudi Dunia),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (13/6).

Dia sangat yakin Jokowi pasti tahu rencana kunjungan tersebut. Sebab secara administrasi dan etika, anggota Wantimpres pasti akan memberitahu kepada presiden tentang kunjungan yang akan dilakukan.

“Itu artinya, presiden dan Yahya Staquf tidak peka terhadap sikap bangsa Indonesia, kondisi aktual Palestina, dan sikap bangsa-bangsa dunia yang mengutuk Israel,” sambungnya.

Pemerintah saat ini, sambungnya, juga gagal memahami amanah pendiri bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUU 1945 bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan.

“Gagal juga melihat manuver zionis, dimana tujuan diplomasi Israel adalag menggunakan Yahya Staquf untuk bangun opini dunia, ini loh wakil dari Wantimpres Indonesia saja sudah akui Israel dan Yerusalem sebagai ibukotanya,” sambung Anton.

“Bagi kaum muslim, langkah Staquf sangat menyakitkan ia telah khianati islam, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa dunia yang anti penjajahan,” tukasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya