Berita

Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

PKS: Staquf Lakukan Blunder Diplomasi Luar Negeri Indonesia

RABU, 13 JUNI 2018 | 06:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf yang memenuhi undangan Israel, menjadi pembicara dalam acara AJC (American Jewish Comittee) Global Forum di Yerusalem, Israel, Minggu (10/6) dinilai kontraproduktif dengan pembelaan Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

Politisi PKS Abdul Kharis Almasyhari bahkan meminta agar Presiden Joko Widodo secara tegas memberi sanksi terhadap langkah Staquf tersebut.

“Semoga ada sikap tegas Presiden Jokowi terhadap Staquf, jelas sekali Staquf telah menyakitkan Palestina dan Indonesia bahkan dunia Islam" tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/6).


Ketua Komisi I DPR itu menilai bahwa Staquf tidak bisa mengelak dengan mengatakan bahwa undangan itu atas nama pribadi. Sebab posisi dirinya tidak bisa dilepas dari jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sehingga harus ada langkah tegas dari Istana, karena ini jelas membuat blunder diplomasi politik internasional yang kuat.

“Lihat reaksi Palestina melalui Fatah dan Hamas, jelas ini blunder diplomasi dan ketidakmampuannya Istana menertibkan staf dan orang di sekelilingnya presiden,” sambungnya.

Menurut Kharis, langkah Staquf ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan Palestina. Dia berharap, kepercayaan negera muslim terhadap Indonesia tidak tercoreng dengan sikap Staquf tersebut.

"Setiap saat kita bicara Palestina dengan Ibu Menlu, ditegaskan dan diingatkan terus kepercayaan besar Palestina kepada Indonesia menjadi kunci Indonesia dipercaya oleh negara-negara Muslim, sehingga Indonesia  memegang posisi penting lobi di dunia internasional jangan sampai kepercayaan itu hilang  karena nila setitik tadi,” tukasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya