Jusuf Kalla (JK) sebaiknya menghentikan upaya untuk menjadi calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi). Peluang JK sangat tipis.
"Upaya judicial review yang saat ini sedang diajukan ke MK terhadap pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i UU Pemilu, sulit dimenangkan. JK sebaiknya melupakan harapan menjadi cawapres," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/6).
Peluang menjadi cawapres tertutup karena JK sudah dua kali menjabat sebagai wapres. Menurut UU Pemilu dan UUD 1945, JK sudah tidak diperkenankan kembali menjadi wapres untuk yang ketiga kalinya.
Peluang JK terbuka lebar justru menjadi presiden. JK belum pernah menjadi presiden sehingga secara hukum berhak mengajukan diri menjadi calon presiden di Pemilu 2019.
Untuk pasangannya, kata Sya'roni, JK bisa melobi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar dipasangkan dengan Kepala BIN Budi Gunawan (BG). JK capres, BG cawapres.
Untuk pasangannya, kata Sya'roni, JK bisa melobi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar dipasangkan dengan Kepala BIN Budi Gunawan (BG). JK capres, BG cawapres.
Duet JK-BG adalah solusi kongkrit bagi JK dan bagi PDIP untuk meraih kekuasaan yang sesungguhnya di Pemilu 2019. Dibilang "sesungguhnya" karena saat ini baik JK maupun PDIP terlihat belum berkuasa. Semuanya dikendalikan oleh Jokowi.
Bagaimana dengan Golkar? Biarkan beringin di bawah kendali Airlangga Hartarto. Terserah dia mau bawa kemana Golkar. JK tidak perlu meminta dukungan dari Golkar.
Sejarah membuktikan JK dua kali menjadi wapres bukan diusung Golkar.
Saat JK menjadi wapres SBY, Partai Golkar mengusung pasangan Wiranto-Gus Sholah. Dan saat menjadi wapres Jokowi, Partai Golkar mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"JK cukup meyakinkan Megawati bahwa duet JK-BG adalah duet loyalitas 100 persen untuk Megawati," tukas Sya'roni.[dem]
