Kematian wartawan Kemajuan Rakyat, Muhammad Yusuf karena saksi nafas dan muntah-muntah semestinya tidak cukup dijelaskan dengan visum sementara, sebagaimana dikatakan Kapolres Kotabaru, AKBP Pol Suhasto.
"Harus dilakukan secara mendalam dengan melakukan bedah mayat (otopsi) untuk memastikan penyebab kematiannya," kata pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra melalui siaran pers, Selasa (12/6).
Dalam hal ini, lanjut Yusril, keluarga almarhum seyogyanya mengizinkan otopsi. Mengingat jenazah baru saja dimakamkan, maka pemeriksaan melalui otopsi masih dapat dilakukan secara optimal.
Dengan otopsi, dokter dapat menjelaskan penyebab Yusuf sesak nafas dan muntah-muntah serta meninggal hanya sekitar 30 menit setibanya di rumah sakit.
Yusril berkeyakinan otopsi terhadap jenazah Yusuf akan membuka tabir misteri kematiannya.
"Kalau kematiannya wajar, maka masalah pun selesai. Artinya, ajal memang telah tiba bagi almarhum, yang memang tidak dapat ditunda oleh siapapun," terang Yusril.
Sebaliknya jika kematian Yusril tidak wajar, maka penanganan kasus bersangkutan harus melibatkan Bareskrim Mabes Polri agar dapat menghasilkan penyelidikan dan penyidikan yang obyektif, siapa yang bertanggungj awab atas kematian Yusuf.
"Ini harus dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan," kata Yusril mengakhiri keterangannya.
Yusuf menjadi pesakitan karena dilaporkan melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Haji Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batubara dan perkebunan terkemuka berbasis di Batulicin, Kalsel.
Yusuf didakwa melanggar Pasal 45A UU 19 /2016 tentang Perubahan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara maksimum enam tahun atau denda Rp 1 miliar.
Kapolres Kotabaru, AKBP Pol Suhasto mengatakan dari visum sementara, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Yusuf.
Jenazah Yusuf langsung diserahkan ke keluarganya dan dimakamkan keesokan harinya (Senin, 11/6).
[wid]
