Berita

Politik

Aktivis 98 Ancam Gelar Rembuk Nasional Di Balaikota Kalau Anies Tak Izinkan Monas

MINGGU, 10 JUNI 2018 | 18:34 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Aktivis 98 akan mengadakan Rembuk Nasional I pada tanggal 7 Juli 2018 di lapangan Monas. Para aktivis optimis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan mengizinkan areal Monas untuk kegiatan tersebut.

"Kebetulan posisi Anies Baswedan ini kan didukung dua partai oposisi ya, Gerindra sama PKS," ujar Faizal Assegaf dalam Konferensi Media Rembuk Nasional Aktifis 98 di Kopi Bang Prend, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/6).

Dia mengatakan terus terang kepada kawan-kawan aktivis 98 di daerah yang akan ikut dalam Rembuk Nasional bahwa kendala utama pelaksanaan kegiatan tersebut terkait tempat.


"Kendala kita ya soal tempat itu soal Monas, sudah ada semacam penghadangan secara halus," katanya.

Ia melihat dengan perbedaan pemikiran dan visi antara agenda rembuknas dengan partai pendukung Anies bisa mendorong gubernur DKI itu untuk menghadang aksi tersebut.

"Aksi ini mengusung isu anti terorisme dan kebetulan di sana ada PKS ya, yang belakangan dikaitkan dengan terorisme, dan PKS sulit dipisahkan. Maka posisi PKS yang mendukung Anies Baswedan itu kita khawatir bisa menggunakan instrumen atau kewenangan yang dimiliki untuk menghadang aksi ini," tambahnya.

Untuk itu, ia bersama kawan Aktifis 98 mengimbau Anies untuk mendukung aksi tersebut serta dapat hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Bukan gubernur yang diusung PKS.

"Sehingga tidak ada upaya untuk menghadang atau tidak memberi izin di Monas. Itu yang penting kita sampaikan, jangan sampai karena diusung oleh partai yang terindikasi dalam paham ideologi trans nasional dan berbeda dari kita ini lalu menghadang acara ini," tukasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa bila tetap dihalangi atau tidak diberi izin, maka para aktifis 98 akan melaksanakan aksi Rembuk Nasional di depan Kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta.

"Ini agenda kepentingan nasional maka kita pastikan 100% Monas kita gunakan. Kalau seandainya ya simulasi ya, penghadangan itu dilakukan serius oleh Anies Baswedan dan otoritasnya, maka mungkin saja kita simulasi bisa kita gelar di Balaikota Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya