Berita

Politik

DKPP Diminta Beri Sanksi Tegas Ke Bawaslu

MINGGU, 03 JUNI 2018 | 23:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan pengawas pesta demokrasi negeri ini mulai diragukan.

Hal ini seiring dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye di luar jadwal PSI yang dilaporkan oleh Bawaslu.

Begitu kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, Minggu (3/6).


"SP3 ini telah menelanjangi ketidakprofesionalan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Tak hanya tak profesional, bayang-bayang Bawaslu yang tidak independen juga terkuak," ujarnya.

Selain itu, sambung Lucius, penghentian kasus ini juga menjadi preseden buruk bagi Bawaslu yang seharusnya memberikan garansi kualitas pesta demokrasi di Indonesia.

Bawaslu akan kesulitan mendapat kepercayaan publik kembali, apalagi jika nanti badan ini menggunakan kewenangan menangani perkara-perkara administratif dan money politics dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Fakta ini tentu sangat mencemaskan untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas," terangnya.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Bawaslu, Lucius meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi kepada badan yang dipimpin Abhan tersebut. DKPP, sambungnya, harus mengeluarkan sanksi tegas agar wibawa Bawaslu pulih.

“Sanksi dari DKPP akan memberikan garansi bagi pulihnya wibawa Bawaslu. Dan hanya Bawaslu yang berwibawa yang bisa memberikan jaminan atas kualitas Pemilu 2019l," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya