Persoalan daftar pemilih sangat vital dalam demokrasi langsung. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan menyebut bahwa jaminan hak pilih universal bagi orang dewasa penting untuk proses elektoral yang bebas, jujur, dan kompetitif.
“Artinya, kalau daftar pemilihnya bermasalah, maka bisa dikatakan proses elektoralnya pun berjalan tidak free, fair, and competitive,†ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, Rabu (30/5).
Namun sayang, sambungnya, masalah daftar pemilih di Indonesia masih terus berulang. Padahal, seharusnya jaminan terhadap hak pilih penduduk, sudah bisa diatasi sejak jauh-jauh hari.
Masalah yang kini terjadi di dalam data kependudukan adalah ditemukannya delapan ratusan ribu KTP invalid yang masih menumpuk di gudang Kemendagri di Bogor.
“Untuk itu, Kemendagri dan KPU wajib melakukan sinkronisasi data yang intensif. Selain itu, secara operasional, Kemendagri juga harus mempercepat proses perekaman data KTP-el,†saran Fadli.
Kemendagri, sambungnya, harus lebih proaktif dan tidak mempersulit penduduk dalam perekaman. Terpenting, Kemendagri harus segera menurunkan tim yang lebih banyak ke seluruh provinsi untuk menjemput perekaman data penduduk.
“Saat ini pemerintah juga wajib memikirkan solusi prosedural. Terutama, untuk mengantisipasi jika proses perekaman data KTP-el tidak dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan,†sambungnya.
Pemerintah harus menentukan, apakah persoalan jaminan hak pilih ini sudah tergolong situasi yang darurat atau belum. Sebab, dalam situasi darurat, pemerintah dimungkinkan untuk menerbitkan perppu.
“Kita hanya tidak ingin Pilkada Serentak 2018 yang diprediksi akan menghabiskan anggaran Rp 20 triliun ini, dan Pemilu 2019 yang juga menghabiskan dana tidak sedikit, dijalankan dengan kualitas data penduduk yang main-main,†lanjut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
“Kita ingin pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 berkualitas. Hak pilih seluruh warga negara terjamin,†tutupnya.
[ian]
