Berita

Politik

PCD: Bahaya Jika KTP-El Dirancang Sistemik Untuk Pemenangan Pemilu

RABU, 30 MEI 2018 | 06:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Polemik KTP-el yang tercecer di jalanan Bogor menimbulkan kecurigaan tentang adanya modus baru yang sedang dirancang untuk kecurangan Pemilu 2019.

Sebab, aturan terkini membolehkan pemilih untuk memberikan suara saat 18 April 2019 hanya dengan berdasar KTP-el.

Kecurigaan itu sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Paguyuban Caleg Duafa (PCD), Syafti Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (30/5).


Syafti menjelaskan bahwa dari mulai perencanaan, pembahasan anggaran, dan pelaksanaan, proyek KTP-el sudah penuh dengan kejanggalan.

Sidang korupsi KTP-el bahkan menemukan fakta adanya trilyunan rupiah APBN menjadi bancakan DPR RI, Kemendagri, dan para kontraktor pemenang tender.

“Bahkan kemarin ditemukan gudang berisi sekitar tujuh juta KTP-el duplikat di Jawa Barat. Ada apa di balik itu?" tanyanya.

Atas alasan itu, PCD mendesak KPK dan DPR RI untuk menuntaskan megakorupsi KTP-el dengan cara segera menangkap dan mengadili elit dan politisi busuk yang namanya disebut menerima uang suap dalam berbagai persidangan dan berita media massa.

Selain itu, juga harus dibentuk panitia khusus (pansus) oleh parlemen untuk memanggil Mendagri dan Presiden Jokowi guna membongkar bila ada agenda tersembunyi yang menjadi tanda tanya dan kecurigaan publik.

"Sangat berbahaya bila sejak awal proyek KTP-el ini memang dirancang tak hanya persoalan bancakan uang semata, tetapi merupakan sebuah kejahatan sistemik merekayasa kemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ujungnya, negara rusak dan rakyat semakin frustasi krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Presiden Jokowi, KPK dan DPR RI tak boleh anggap remeh," terang pria yang akrab disapa Ucok itu.

PCD berencana akan melakukan konsolidasi dengan berbagai kalangan nasionalis dan kekuatan prodemokrasi untuk menyusun gerakan bersama menuntut penuntasan megakorupsi KTP-el di KPK dan pembentukan Pansus DPR RI. PCD juga akan melakukan berbagai upaya hukum dan politik yang dibutuhkan.

"Lawan segala upaya elite dan politisi busuk yang hendak hancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. Waspada kecurangan Pemilu 2019, tangkap koruptor dan bentuk Pansus EKTP!" tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya