Berita

Sohibul Iman/Net

Politik

Presiden PKS: Mungkin Ada Yang Sengaja Menikmati Kesemrawutan KTP-El

SELASA, 29 MEI 2018 | 14:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di kala dunia sedang digencarkan dengan perlindungan data pribadi penduduk, Indonesia justru disuguhi kasus KTP-el yang tercecer di jalanan Bogor. Menurut Presiden PKS Sohibul Iman, insiden ini sangat naif.

“Di zaman now yang segala teknologi sangat mudah digunakan justru identitas tunggal (KTP-el) saja kita masih semrawut. Apa iya kita senaif ini? Siapa cari untung?” tanyanya dalam akun Twitter @msi_sohibuliman, Selasa (29/5).

Sohibul mengaku setuju dengan anggapan bahwa proyek KTP-el tidak akan tercecer seperti saat ini, jika proyek sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) tidak dikorupsi besar-besaran.


“Tapi selain itu, mungkin juga ada pihak yang sengaja menikmati keuntungan politis dari semrawutnya SIAK,” tukasnya.

Rombongan Komisi II DPR telah melakukan inspeksi mendadak di gudang penyimpanan aset negara di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Raya Parung, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, kemarin sore (Senin, 28/5).

Hasilnya, mereka menemukan sejumlah persoalan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) invalid dari gudang yang berada di area kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh yang memimpin sidak menuturkan, informasi yang diperolehnya, KTP-el yang bermasalah secara fisik dan data dari daerah di seluruh Indonesia dikirim ke Dukcapil Jakarta.

Lalu dari Dukcapil Jakarta dicek untuk mengetahui kesalahannya kemudian dimasukkan gudang. Namun rupanya KTP-el invalid itu tidak dimusnahkan ataupun diberi tanda.

Dia menyebut, setidaknya ada dua macam kesalahan dalam KTP-el invalid. Pertama, kesalahan teknis, seperti cetak halaman depan dan belakang.

"Untuk jenis kesalahan ini bisa langsung dideteksi," jelasnya.

Kedua, kesalahan non teknis atau kesalahan data, seperti nama keliru, status keliru, dan NIK keliru.

"Nah yang jenis ini, tidak bisa dideteksi kalau kita tidak mengecek langsung di sistem online Dukcapil,” tukasnya.

Sementara dari keterangan pihak Kemendagri, ada sekitar 805 ribu KTP-el yang bermasalah.

"Baru karena ada kasus KTP-el yang jatuh dari truk kemarin, Mendagri memerintahkan untuk menggunting KTP-el yang bermasalah itu," ujar Nihayatul.

Sebelumnya diberitakan ribuan keping KTP-el tercecer di Jalan Raya Parung saat hendak dikirim dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

"Pengguntingan KTP-el yang bermasalah sejak delapan tahun lalu baru dimulai sekarang. Dan katanya akan dilakukan selama 15 hari. Pengguntingan masih manual. Pengguntingan dilakukan di gudang di Bogor," paparnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya