Berita

DPR/Net

Politik

DPR Bakal Hancur Jika Eks Koruptor Dibolehkan Nyaleg

SENIN, 28 MEI 2018 | 04:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran para mantan terpidana korupsi dalam daftar caleg di Pileg 2019 menciderai semangat menciptakan calon pemimpin yang bersih dan amanah menjalankan suara rakyat.

Begitu tegas Koordinator Wilayah Paguyuban Caleg Duafa (Korwil PCD) Provinsi Jawa Barat, Kuldip Diva Singh menanggapi penolakan terhadap niatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan eks narapidana korupsi sebagai caleg dalam PKPU.

Paguyuban calon legislatif linta spartai lintas daerah tersebut menilai rencana DPR RI dan sebagian elite nasional untuk membuka ruang bagi para koruptor maju di Pemilu 2019 sebagai calon anggota legislatif (caleg) adalah langkah mundur demokrasi di Indonesia.


Kata Diva, idealnya Pileg 2019 mampu memenuhi aspirasi masyarakat luas. Artinya, pemilu harus bersih dari orang-orang yang memiliki beban masa lalu. Terlebih, mereka yang pernah mengkhianati kepercayaan publik dengan melakukan pidana korupsi yang dibenci publik.

"Citra lembaga wakil rakyat akan semakin hancur di tengah krisis kepercayaan rakyat ke elite saat ini. Upaya memperbaiki akan sulit dicapai jika para calegnya tidak bersih,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (28/5).

“Kami yakin para caleg koruptor ini akan santai saja menghalalkan kembali segala cara untuk menang, seperti politik uang, manipulasi data dan lain sebagainya,” kecam Diva.

Jika eks napi korupsi tidak dilarang, aktivis Pro Demokrasi (Prodem) itu yakin Pemilu 2019 akan menghasilkan kualitas parlemen yang buruk.

Kata dia, mereka yang memiliki perilaku koruptif tentunya sulit untuk bisa menjalankan tugas legislasi dengan sebenar-benarnya. Semangatnya hanya cenderung bertujuan untuk memenuhi syahwat politik, dan bukan untuk melakukan perbaikan dan pembaruan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

"PCD dengan tegas menolak rencana diperbolehkannya mantan napi koruptor untuk maju di Pemilu 2019. Kami akan melakukan berbagai upaya politik dan hukum, bila DPR, Pemerintah dan KPU RI menyetujuinya. Sudah saatnya kita tak lagi permisif dengan kejahatan korupsi dan perilaku koruptif yang terbukti menghancurkan bangsa dan negara. Tolak caleg koruptor perusak demokrasi!" tandasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya