Dua tunjangan yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai sebatas politik ingin berbaik hati pemerintahan Jokowi kepada para birokrat di tahun politik.
Dengan dua tunjangan itu, diharapkan pemerintahan sekarang bisa dicitrakan peduli kepada PNS.
Begitu kata Direktur Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (24/5).
Padahal, kata Uchok, akibat politik berbaik hati ini, pemerintah harus mengeluarkan anggaran paling besar sebanyak Rp 35,7 triliun.
"Padahal kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu, bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai sebesar Rp 4.180 triliun," tukasnya.
Seharusnya, sambung Uchok, Pemerintahan Jokowi berkaca kepada negara Malaysia. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Malaysia tidak menghamburkan anggaran untuk gaji pegawai. Mereka melihat bahwa utang Malaysia telah mencapai Rp 3.593 triliun, sehingga butuh penghematan anggaran.
"Mereka melakukan pemotongan anggaran untuk seluruh menteri kabinet sebesar 10 persen," tukasnya.
[ian]
