Berita

Uchok Sky Kadafi/Net

Politik

Kalau Pemerintah Cerdas, Mestinya Tunjangan PNS Buat Nyicil Utang

KAMIS, 24 MEI 2018 | 06:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Ramadhan 2018 merupakan bulan pesta. Sebab, di bulan ini pemerintah secara tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka mendapat jatah dua tunjangan, yakni Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Direktur Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai dasar dua tunjangan ini diberikan kurang tepat. Dalam hal ini, pemerintah menilai kinerja PNS sudah semakin baik, sementara berdasarkan temuan CBA kinerja PNS dari konteks penyerapan atau realisasi anggaran pada bulan April tidak semua kementerian baik atau tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Misalnya,Kementerian Sosial, dimana realisasi anggaran pada April 2018 hanya sebanyak 13.52 persen dari total APBN. sedangkan Realisasi anggaran pada Bulan April 2017 mencapai sebanyak 16.30 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (24/5).


Atas alasan itu, Uchok menilai bahwa dua tunjangan itu merupakan bagian dari politik ingin berbaik hati pemerintahan Jokowi kepada para birokrat. Sehingga, pemerintahan sekarang bisa dicitrakan sebagai pemerintahan yang peduli kepada PNS.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa akibat politik berbaik hati ini, pemerintah harus mengeluarkan anggaran paling besar sebanyak Rp 35,7 triliun.

"Padahal kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu, bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai sebesar Rp 4.180 triliun," tukasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya