Berita

Bambang Soesatyo/Net

Politik

Ketua DPR: Presiden Jokowi Berhasil Jalankan Nawacita

RABU, 23 MEI 2018 | 08:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo berhasil mewujudkan stabilitas politik selama tiga setengah tahun pemerintahannya. Hal inilah yang menjadi modal dasar pemerintah dalam merealisasikan sejumlah program strategis yang termaktub dalam Nawacita.

Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Bamsoet sapaan akrabnya, hampir semua lembaga survei merilis tingkat kepuasaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK berada di atas angka 70 persen. Bidang politik selalu menempati posisi teratas.

"Karena keberhasilan Jokowi mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik menjadi modal utama dalam mewujudkan Nawacita," kata Bamsoet ketika hadir dalam diskusi mengenai rilis tingkat kepuasaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK oleh lembaga IndoBarometer, Selasa (22/5). Tema acara itu sendiri adalah 'Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita.


Utamanya setelah Partai Golkar dan PAN bergabung ke pemerintahan, kata dia, stabilitas pemerintahan Jokowi-JK relatif terjaga dengan baik. Sebab dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68 persen. Kondisi berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan yang kurang mendapat dukungan dari DPR.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, modal politik itu sejalan dengan komitmen Jokowi-JK soal politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris. Lewat itu, Jokowi-JK memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI.

Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. Bukti nyatanya banyak. Seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah. Lalu dengan program tol laut, jalan lintas Papua, dan lintas daerah lainnya, termasuk pelabuhan ataupun bandara baru.

"Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," kata Bamsoet.

Jokowi-JK juga melaksanakan berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat pedesaan. Antara lain lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis. Masih ditambah dengan Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya tunai.

Maka itu pula, lanjutnya, tren tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan Indonesia terendah sepanjang sejarah tanah air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa.

"Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal, demikian Bamsoet. [rus]

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Kaharuddin Djenod Kembali Pimpin PT PAL Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:50

Nusron Bersama Wamenhan dan KSAU Bahas Penataan Aset Pertanahan TNI AU

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:27

Gatot Nurmantyo Berharap Presiden Keluarkan Dekrit Sesuai Amanat AD/ART Gerindra

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:59

Anies Baswedan dan Suara Kentongan

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:35

Rocky Gerung: Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:12

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIV

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:54

UUD 2002 Berhasil Bikin Kekayaan Indonesia Dirampok Besar-besaran

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:31

PT PAL Indonesia Bukukan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 108,58 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:13

Keterwakilan 30 Persen Perempuan Jangan Cuma Formalitas bagi Parpol

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:47

Pasal Kerugian Negara Dianggap Tidak Efektif Berantas Korupsi

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:25

Selengkapnya