Berita

Politik

Tokoh Reformasi Gagap Membangun Sistem, Cuma Sebatas Menjatuhkan Rezim

MINGGU, 20 MEI 2018 | 23:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Pengamat Geo Politik Internasional, Hedradjit menilai Indonesia belum bisa dikatakan merdeka meski telah memasuki usia 20 tahun reformasi.

Menurutnya, salah satu alasan kuat kegagalan agenda reformasi karena ketidaksiapan para tokoh reformasi terhadap sistem negara yang ingin dibangun.

Sebab dalam faktanya agenda reformasi hanya sebatas menjatuhkan rezim orde baru, namun untuk membangun sistem yang tertera dalam UUD1945 tidak terwujud.


"Kita fokus hanya kepada menjatuhkan Soeharto saja, tapi tidak siap dengan skema dan strategi bangunan sistem negara selanjutnya," ujar Hedradjit dalam diskusi bertema 'Menggugat 20 Tahun Reformasi-Daulat Rakyat Dapat Apa?' di Rumah Kedaulatan Rakyat, Guntur 49, Setia Budi, Jakarta, Minggu (20/5).

Hendrajit menambahkan hal inilah yang kemudian memperparah keadaan. Ketidaksiapan tersebut justru jadi peluang besar bagi bangsa asing untuk menyusupi sistem penjajahan baru di Indonesia.

"Era 90'an sendiri adalah titik kulminasi dari skenario tahun 1944 yaitu hasil dari pertemuan Bretoon Woods yang merupakan agenda pengganti penjajahan klasik bangsa asing. Ketika Soeharto jatuh, ironi dan tragedinya kita ini jadi ladang atau medan yang begitu mudah dirasuki oleh skenario global tadi," ujarnya.

Hal mudah untuk mengetahui bahwa negara kita telah berhasil dirasuki oleh skenario penjajahan model baru tersebut adalah berkembangbiaknya paham liberalis dan globalisasi di negara ini.

Ia juga menilai bahwa impilkasi atau dampak dari liberalisasi dan globalisasi yang paling mudah kita temui sendiri yaitu sistem politik yang koruptif di semua tingkatan.

"Implikasinya jelas yaitu pelemahan di sistem kenegaraan bukan pemerintah lagi, melainkan kenegaraan di mana sistem politik yang koruptif ada di semua tingkatan, jadi bukan soal moral pribadi saja," ujarnya. [nes]


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya