Berita

Politik

Tokoh Reformasi Gagap Membangun Sistem, Cuma Sebatas Menjatuhkan Rezim

MINGGU, 20 MEI 2018 | 23:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Pengamat Geo Politik Internasional, Hedradjit menilai Indonesia belum bisa dikatakan merdeka meski telah memasuki usia 20 tahun reformasi.

Menurutnya, salah satu alasan kuat kegagalan agenda reformasi karena ketidaksiapan para tokoh reformasi terhadap sistem negara yang ingin dibangun.

Sebab dalam faktanya agenda reformasi hanya sebatas menjatuhkan rezim orde baru, namun untuk membangun sistem yang tertera dalam UUD1945 tidak terwujud.


"Kita fokus hanya kepada menjatuhkan Soeharto saja, tapi tidak siap dengan skema dan strategi bangunan sistem negara selanjutnya," ujar Hedradjit dalam diskusi bertema 'Menggugat 20 Tahun Reformasi-Daulat Rakyat Dapat Apa?' di Rumah Kedaulatan Rakyat, Guntur 49, Setia Budi, Jakarta, Minggu (20/5).

Hendrajit menambahkan hal inilah yang kemudian memperparah keadaan. Ketidaksiapan tersebut justru jadi peluang besar bagi bangsa asing untuk menyusupi sistem penjajahan baru di Indonesia.

"Era 90'an sendiri adalah titik kulminasi dari skenario tahun 1944 yaitu hasil dari pertemuan Bretoon Woods yang merupakan agenda pengganti penjajahan klasik bangsa asing. Ketika Soeharto jatuh, ironi dan tragedinya kita ini jadi ladang atau medan yang begitu mudah dirasuki oleh skenario global tadi," ujarnya.

Hal mudah untuk mengetahui bahwa negara kita telah berhasil dirasuki oleh skenario penjajahan model baru tersebut adalah berkembangbiaknya paham liberalis dan globalisasi di negara ini.

Ia juga menilai bahwa impilkasi atau dampak dari liberalisasi dan globalisasi yang paling mudah kita temui sendiri yaitu sistem politik yang koruptif di semua tingkatan.

"Implikasinya jelas yaitu pelemahan di sistem kenegaraan bukan pemerintah lagi, melainkan kenegaraan di mana sistem politik yang koruptif ada di semua tingkatan, jadi bukan soal moral pribadi saja," ujarnya. [nes]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya