Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tidak Realistis

MINGGU, 20 MEI 2018 | 02:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah terlalu ambisius dan tidak realistis.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (18/5) lalu.

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,4 persen hingga 5,8 persen dinilai tidak realistis. Sebab, Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika global yang tidak menguntungkan.


“Saat situasi perekonomian global belum seperti sekarang saja, pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah berhasil mencapai target pertumbuhan, apalagi sekarang?” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, Sabtu (19/5).

Dia kemudian mencontohkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah di tahun 2015 sebesar 5,7 persen. Tapi realisasi yang tercapai hanya 4,7 persen.

Pada 2016, pemerintah sedikit menurunkan target menjadi 5,3 persen, tapi realisasinya tetap saja di bawah target, yaitu hanya 5,0 persen.

“Begitu juga dengan tahun 2017, target yang dipatok pemerintah 5,2 persen, namun realisasinya hanya 5,07 persen. Pemerintah sudah terlalu sering menyusun agenda yang realisasinya pasti tidak tercapai. Dan itu akan kembali diulang untuk APBN 2019,” tukasnya.

Meski pemerintah membanggakan angka pertumbuhan yang terus bertahan di angka 5 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun angka tersebut dinilai Fadli dicapai tanpa melalui kerja keras.

“Kita adalah negara dengan jumlah pasar domestik terbesar di ASEAN. Jika dikelola dengan baik, mestinya pertumbuhan ekonomi kita tak kalah dari Filipina yang pada 2017 mencapai 6,6 persen, atau Vietnam yang mencapai 6,8 persen,” tukasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya