Berita

Kim Jong Un/Net

Dunia

Kim Jong Un Minta Militer Lindungi Pembangunan Ekonomi Sosialis Korut

MINGGU, 20 MEI 2018 | 01:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un memimpin langsung Pertemuan Diperluas Pertama Komisi Militer Pusat ke-7 Partai Pekerja Korea, Sabtu (19/5).

Pertemuan ini dihadiri oleh Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea, komandan perwira militer dan korps tingkat dan pejabat senior dari organ-organ angkatan bersenjata dan Komite Sentral Partai Pekerja Korea.

Pertemuan ini digelar untuk membahas tentang langkah-langkah memperkuat tentara revolusioner partai secara militer dan politik. Termasuk, meningkatkan kerja seluruh elemen dalam membela negara sebagamana diamanatkan dalam revolusi.


Kondisi aktual yang sedang berkembang dan kondisi riil tentara rakyat dianalisa secara komprehensif dalam pertemuan ini. Selain itu, ada juga regenerasi anggota Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea.

Dalam pertemuan ini, Kim Jong Un menganalisa pelaksanaan tugas militer dan politik Tentara Rakyat, utamanya tentang pembentukan sistem komando monolitik partai di seluruh angkatan bersenjata.

Dia ingin memastikan pembentukan itu konsisten berpegang pada kebijakan partai dalam mewujudkan peningkatan pelatihan militer, menempatkan tentara pada basis modern, dan meningkatkan kehidupan militer.

Lebih lanjut, Kim meminta kepada seluruh tentara rakyat untuk teguh dalam melindungi dan menjamin keputusan dari Pleno ke-3 Komite Sentral WPK ke-7 yang diselenggarakan pada bulan April, yaitu berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi sosialis.

Kim meminta tentara untuk memenuhi tugas sebagai garda terdepan kekuatan utama revolusi di setiap front utama konstruksi ekonomi sosialis.

Dia mengingatkan bahwa tentara harus terus memegang slogan “Mari kita bertanggung jawab atas pertahanan nasional dan konstruksi sosialis”. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya