Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Reformasi Indonesia Tidak Gagal Namun Dilukai

SABTU, 19 MEI 2018 | 16:18 WIB

20 TAHUN reformasi sebagai tonggak sejarah perjalanan bangsa telah terlewati (Mei 1998 -Mei 2018). Reformasi di Indonesia bukan gagal namun dilukai.

Harus diakui, dari enam cita-cita reformasi saat itu, ada hal hal yang tercapai dan berubah dari sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Termasuk, kemerdekaan menyampaikan pendapat saat ini, suka atau tidak suka adalah buah dari reformasi.

Semangat reformasi bangsa dilukai oknum penyelenggara negara yang tidak menjalankan kewajibannya. Mereka hanya merebut hak, bahkan mengambil hak orang lain.


Inilah yang mengakibatkan sampai saat ini benturan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dalam memperebutkan kekuasaan, basis sumber energi, sumber daya alam dan mènyangkut produksi yang dijadikan aset bisnis atas nama oknum penyelenggara negara" dan atau kekayaan bangsa ini dijadikan "bancakan" mereka.

Benturan dan gesekan inilah yang akhirnya membuat reformasi terluka akibat saling rebut dan ributnya anak anak bangsa yang menjadi oknum penyelenggara negara. Mereka lari dari tujuan bangsa ini sebagamaimana maksud alinea ke 4 pembukaan UUD 45.

Ini ditandai dengan masih maraknya kegaduhan politik, politik uang, tingginya pejabat yang OTT dan reformasi birokrasi yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang melakukan protes atas hak hak yang sesmestinya didapatkan.

Di sisi lain tongkat estafet regenerasi reformasi belum menunjukkan kader siap menjadi pemimpin yang konsistensi, berprilaku kurang amanah, kurang berpikir panjang, dan tidak bertindak sebagai negarawan.

Sayangnya oknum penyelenggara negara ini adalah orang orang  yang berkuasa, punya kewenangan. Sehingga begitu orang orang ini tidak menjalankan amanah sumpah jabatannya, maka semakin bertambah luka perjalanan reformasi tersebut, yang akhirnya semakin tidak sembuh walaupun sudah 20 Tahun.

Caranya agar luka reformasi ini dapat sembuh maka harus kembali ke filosofi grondslag, Pancasila harus menjadi auto regulatornya bekerjalah semua anak bangsa yang konsisten, sungguh sungguh dan berkeinginan luhur.

Ini yang hilang, kita sibuk mencari studi banding keluar negeri padahal kunci solusi bangsa ini sudah ada. Kita hanya perlu  kembali pada Pancasila guna membangun kesadaran kembali sesuai yang dikehendaki pendiri bangsa.

Karenanya perlu gerakan reformasi yang terus hidup, mahasiswa dan civil society harus jadi lokomotifnya guna mengontrol kinerja fungsi pemerintah.

Reformasi tidak akan pernah berhenti dan akan terus berjalan karena setiap era perlu perubahan. Jadi harus mampu beradaptasi dengan segala  perubahan. [***]

Azmi Syahputra
(Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia)

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya