Daftar Mubaligh Pemerintah Blunder Penguatan Toleransi

Rilis daftar mubaligh yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agama merupakan blunder atau kesalahan serius bagi penguatan toleransi umat beragama.

Begitu tegas pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio dalam akun Twitter @satriohendri, Jumat (18/5).

“Mana mungkin pagar bisa menyatukan! Sebaiknya segera dikaji lebih dalam dan dicabut kebijakannya!” tukas pendiri KedaiKOPI itu.

Senada dengan hal tersebut, mantan relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Komunitas Relawan Sadar (Korsa) juga menilai rilis mubaligh itu sebagai tindakan yang memecah umat Islam, khususnya antar mubaligh atau ulama.

Koordinator Korsa, Amirullah Hidayat menyebut bahwa pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan umat dalam menentukan siapa ulama yang harus mengisi ceramah untuk mereka. Sebab, penentuan itu bagian dari kebebasa beragama dan terjamin dalam UUD 1945.

“Jika telah dicampuri seperti ini, sama saja pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama umat Islam. Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak azasi secara sistemik dan masif,” ujarnya.

Korsa bahkan mengancam akan menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan atas putusan ini. Selain itu, sebagai mantan relawan pendukung Jokowi, Korsa akan mengajak umat Islam beramai-ramai menyatukan tekad untuk mengganti presiden di Pilpres 2019 mendatang.

“Kita ganti presiden di 2019 jika ingin kebebasan beragama ingin kembali seperti sedia kala di negara ini,” tegas aktivis muda Muhammadiyah itu. [ian]