Berita

Foto: Net

Politik

Daftar Mubaligh Pemerintah Blunder Penguatan Toleransi

SABTU, 19 MEI 2018 | 01:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rilis daftar mubaligh yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agama merupakan blunder atau kesalahan serius bagi penguatan toleransi umat beragama.

Begitu tegas pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio dalam akun Twitter @satriohendri, Jumat (18/5).

“Mana mungkin pagar bisa menyatukan! Sebaiknya segera dikaji lebih dalam dan dicabut kebijakannya!” tukas pendiri KedaiKOPI itu.


Senada dengan hal tersebut, mantan relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Komunitas Relawan Sadar (Korsa) juga menilai rilis mubaligh itu sebagai tindakan yang memecah umat Islam, khususnya antar mubaligh atau ulama.

Koordinator Korsa, Amirullah Hidayat menyebut bahwa pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan umat dalam menentukan siapa ulama yang harus mengisi ceramah untuk mereka. Sebab, penentuan itu bagian dari kebebasa beragama dan terjamin dalam UUD 1945.

“Jika telah dicampuri seperti ini, sama saja pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama umat Islam. Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak azasi secara sistemik dan masif,” ujarnya.

Korsa bahkan mengancam akan menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan atas putusan ini. Selain itu, sebagai mantan relawan pendukung Jokowi, Korsa akan mengajak umat Islam beramai-ramai menyatukan tekad untuk mengganti presiden di Pilpres 2019 mendatang.

“Kita ganti presiden di 2019 jika ingin kebebasan beragama ingin kembali seperti sedia kala di negara ini,” tegas aktivis muda Muhammadiyah itu. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya