Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri: UU Jangan Dibuat Sebatas Amarah Dan Minta Kewenangan Besar

KAMIS, 17 MEI 2018 | 06:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

UUD 1945 adalah pagar dan payung warga negara bagi perlindungan HAM. Selain itu, konstitusi juga menjaga agar pemerintah tidak melampaui batas.

“Dan ini adalah salah satu konstitusi terbaik di dunia. Yang ingin menjadi otoriter nggak cocok pakai konstitusi ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Kamis (17/5).

Dijelaskan Fahri bahwa semua UU yang dibuat pasca amandemen ke-4 UUD 45 adalah UU yang mengandung proteksi HAM. Ada yang dibuat sebelum itu yang mengandung kemarahan di dalamnya seperti UU KPK 30/2002.


“Karena itu lihatlah hasilnya. Kewenangan besar, uang APBN besar hasil nihil,” sambungnya.

Kata Fahri, UU yang dibangun setelah dipompa kemarahan biasanya sebatas marah dengan kejadian dan dramanya, lalu minta kewenangan besar yang punya konsekuensi uang besar.

“Inilah yang sedang kita alami persis menjelang 2002. Marah akan korupsi lagi UU aneh. Parah!” lanjutnya.

Bahayanya, setelah jadi UU dan aparatur negara beserta para stakeholders merasa bahwa mereka sudah mapan, mereka ingin terus minta kewenangan tambahan dan uang APBN tambahan. Mereka juga mengumumkan dan menampakkan bahwa masalah tambah banyak.

“Dalam kasus korupsi kita menyaksikan pemerintahan yang justru bangga dan menganggap bahwa makin banyak masalah makin sukses pemerintahan. Padahal, korupsi itu penyakit dalam pemerintahan. Loh kok menganggap diri sukses karena masalah tambah banyak? Ajaib!” tukas Fahri.

Hal ini, sambungnya, juga berlaku dalam kasus terorisme. Kegagalan menangani dan mendeteksi teroris malah menjadi dasar meminta uang dan kewenangan lebih besar bukannya mengevaluasi pejabat yang berwenang.

“Lalu kapan pejabat diminta pertanggungjawaban? Parah!” tanya Fahri. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya