Elektabilitas kandidat wakil presiden tidak lagi menjadi pertimbangan utama lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dalam memberikan penilaian sosok yang pantas mendampingi petahana Presiden Joko Widodo.
Sebab, pada Pilpres 2009 lalu, petahana presiden bebas memilih calon pendamping, sekalipun elektabilitas kandidat itu rendah.
"Boediono dipilih SBY sebagai cawapres walau dari sisi elektabilitas, saat itu posisi Boediono sangat rendah. Artinya, ketika elektabilitas capres sudah tinggi, pertimbangan elektabilitas bukan lagi hal utama," ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (14/5).
Apalagi dalam rilis survei terbaru LSI, Jokowi tetap menjadi capres tertinggi dengan elektabilitas 46 persen.
Atas alasan itu, LSI mengembangkan indeks kelayakan cawapres dalam menentukan kandidat pendamping yang cocok bagi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
Ada sebanyak enam kriteria yang menjadi indikator, seperti dukungan partai, kemampuan menambah elektabilitas, kemampuan memerintah, akomodasi kelompok politik, kesesuaian personaliti dengan capres yang bersangkutan, dan kemampuan membawa dana kampanye.
"LSI mengundang 30 panelis untuk memberikan penilaian ahli dan skor. Dibuatkan nilai rata rata dari skor itu. Setiap indikator diberi nilai 1 sampai 10. Semakin tinggi skor semakin baik sang calon wapres," sambung Adjie.
Nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi kandidat terbai calon wakil presiden Jokowi dalam kategori latar belakang partai politik.
"Ia diikuti oleh Budi Gunawan dan Puan Maharani dari PDIP," jabarnya.
Sementara dari latar belakang militer, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendapatkan skor tertinggi. Ketua Korgasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan Panglima Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo.
"Sedangkan latar belakang tokoh Islam, skor tertinggi diraih TGB Zainul Majdi, diikuti Muhaimin Iskandar dan Romy (Muhammad Romahurmuziy)," tukasnya.
[dem]
